PP Muhammadiyah Janji Kembalikan IUP Jika Tak Pro Lingkungan

"Untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial dan pro lingkungan, kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan tanggung jawab IUP pula kami kembalikan," kata Haedar

KBR, Yogyakarta- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir buka suara soal terlibatnya Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang.

Menurut Haedar, seluruh pengurus wilayah organisasi di 35 provinsi sepakat menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Haedar mengatakan dalam mengelola tambang ini, Muhammadiyah mengedepankan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keseimbangan lingkungan hidup.

Dia berjanji, jika dalam perjalanannya IUP tersebut tidak sejalan, maka Muhammadiyah tak ragu untuk mengembalikannya ke pemerintah.

"Kalau nanti dalam perjalanannya IUP ini menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial dan pro lingkungan, kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan tanggung jawab IUP pula kami kembalikan," katanya usai Rapat Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Haedar menengaskan keputusan PP Muhammadiyah menerima izin tambang tak hanya soal keuntungan.

Dia menekankan agar jangan sampai usaha tambang menimbulkan disparitas dan konflik sosial yang menjadi poin-poin penting dari pengalaman di wilayah-wilayah.

"Yang ini menjadi masukan penting bagi kami agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit dan Insyaallah kami jauh dari itu," tandasnya.

Haedar menyebut, PP Muhammadiyah akan terus melakukan kajian hingga menemukan model pengelolaan tambang yang tepat. Dipastikan dalam pengelolaan tambang ini, Muhammadiyah dalam posisi yang moderat.

"Kami akan tetap dalam posisi moderat, jadi kita lihat sisi positifnya, kita cermati dan kita jadikan masukan sisi negatifnya untuk terus kita melakukan kajian sampai pada titik akhir nanti kita menemukan model (pengelolaan tambang)," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menambahkan, Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran IUP oleh pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah hari ini di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," jelasnya.

Abdul mengungkapkan, Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi termasuk dalam pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam.

"Yang sesuai ajaran islam, konstitusi, tata kelola profesional, amanah, penuh tanggung jawab, saksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumber daya insani yang andal dan berintegritas tinggi," pungkasnya.

Baca juga:

- PP Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang, Amien Rais: Tawaran Penuh Racun dan Bisa