NASIONAL

Konflik Pulau Rempang Eco, Jokowi Utus Bahlil

""Pak Menteri Bahlil akan kesana memberikan penjelasan mengenai itu" "

AUTHOR / Resky Novianto

Konflik  Rempang Eco-City
Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepri, Senin (11/09/23).(Antara/Teguh)

KBR, Jakarta-  Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, ke Batam, Kepulauan Riau. Jokowi menugaskan Bahlil untuk menyelesaikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau yang mendapat penolakan warga.

"Mungkin besok atau lusa, Pak Menteri Bahlil akan kesana memberikan penjelasan mengenai itu" kata Jokowi di Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

Presiden Jokowi menilai kericuhan yang terjadi di Rempang akibat kurangnya komunikasi dengan warga-warga terdampak. 

 Jokowi mengeklaim, pemerintah sudah bersepakat akan memberikan lahan relokasi masing-masing seluas 500 meter plus bangunan tipe 45. 

Dia menilai bentrok di Rempang sebagai bentuk komunikasi yang tak baik. Menurutnya, harus ada diskusi dan pendekatan kepada warga sebelum eksekusi lahan.

Baca juga:

Sebelumnya LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau meminta Presiden Joko Widodo mengaudit pembangunan proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau. Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring mengatakan terdapat banyak masalah dalam proyek tersebut. Salah satunya yakni penindasan terhadap jaminan keamanan dan pemenuhan hak-hak masyarakat setempat.

Ia menyebut adanya ambisi yang kuat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap masyarakat adat disana.

Boy meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi dan pencabutan izin proyek.

"Saya gak habis pikir ya kalau melihat seperti ini. Nah yang terakhir kita sampaikan, satu-satunya orang yang sangat bisa menyelesaikan persoalan ini namanya Joko Widodo. Nah yang terakhir gitu ya, pemerintah saat ini presiden itu harus coba cek lah audit ulang itu laporan keuangan BP Batam. Apakah sesuai dengan tuntunan anggarannya. Lalu bagaimana perencanaannya, apakah dia menghargai prinsip kemanusiaan atau tidak. Dan kami meminta presiden mengambil sikap tegas menyikapi persoalan ini," ujar Boy, dalam konferensi pers: Respon penggusuran di Pulau Rempang, Kamis (7/9/2023).

Proyek pengembangan Rempang Eco-City menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN)  akan mengintegrasikan kawasan industri, pariwisata, energi baru dan terbarukan (EBT). Proyek ini mendapat penolakan dari sejumlah warga setempat. 

Bentrokan antara aparat dan warga terjadi di Rempang Galang, Batam, Kamis (7/9). Penolakan warga yang menolak relokasi disambut aparat yang berusaha menerobos barikade. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.

BP Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulang Rempang dan Galang. Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung. BP Batam berencana melakukan pengembangan Rempang Eco City.

Sebanyak 16 kampung adat di Rempang terancam tergusur imbas dari pembangunan proyek ini. 



Editor: Rony Sitanggang

  • Rempang Eco-City
  • Pulau Rempang
  • bentrok polisi vs warga
  • Presiden Jokowi
  • Walhi Riau
  • Bahlil Lahadalia
  • konflik lahan
  • PSN

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!