NASIONAL
Konflik Pulau Rempang Eco, Walhi Minta Jokowi Selesaikan
"Satu-satunya orang yang sangat bisa menyelesaikan persoalan ini namanya Joko Widodo."
AUTHOR / Resky Novianto
KBR, Jakarta- LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau meminta Presiden Joko Widodo mengaudit pembangunan proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau. Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring mengatakan terdapat banyak masalah dalam proyek tersebut. Salah satunya yakni penindasan terhadap jaminan keamanan dan pemenuhan hak-hak masyarakat setempat.
Ia menyebut adanya ambisi yang kuat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap masyarakat adat disana.Boy meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi dan pencabutan izin proyek.
"Saya gak habis pikir ya kalau melihat seperti ini. Nah yang terakhir kita sampaikan, satu-satunya orang yang sangat bisa menyelesaikan persoalan ini namanya Joko Widodo. Nah yang terakhir gitu ya, pemerintah saat ini presiden itu harus coba cek lah audit ulang itu laporan keuangan BP Batam. Apakah sesuai dengan tuntunan anggarannya. Lalu bagaimana perencanaannya, apakah dia menghargai prinsip kemanusiaan atau tidak. Dan kami meminta presiden mengambil sikap tegas menyikapi persoalan ini," ujar Boy, dalam konferensi pers: Respon penggusuran di Pulau Rempang, Kamis (7/9/2023).
Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring menambahkan pembangunan proyek negara harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menjadikan masyarakat sebagai korban dari penindasan penguasa negara.
Baca juga:
- AMAN Targetkan Pemetaaan 40 Juta Hektare Wilayah Adat
- AMAN Desak Pemerintah-DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat
Bentrokan antara aparat dan warga terjadi di Rempang Galang, Batam, Kamis (7/9). Penolakan warga yang menolak relokasi disambut aparat yang berusaha menerobos barikade. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.
BP Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulang Rempang dan Galang. Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung. BP Batam berencana melakukan pengembangan Rempang Eco City.
Sebanyak 16 kampung adat di Rempang terancam tergusur imbas dari pembangunan proyek ini.
Listyo: Prioritaskan Musyawarah
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut bentrokan antara aparat gabungan TNI-Polri dengan warga di pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dipicu adanya aksi penolakan pembebasan lahan oleh sekelompok massa.
Meski begitu, Listyo memastikan upaya musyawarah tetap dikedepankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kendati sempat ada penertiban dari aparat di lapangan.
"Tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas sehingga kemudian masalah di Batam Pulau Rempang bisa diselesaikan," kata Listyo di Jakarta, Kamis (8/9/2023).
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan, jalur musyawarah dengan warga setempat juga sudah dilaksanakan. Listyo menyebut Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai otoritas terkait juga telah menyiapkan relokasi dan ganti rugi terhadap lahan yang akan dilakukan pembebasan.
Editor: Rony Sitanggang
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!