Kenaikan Anggaran di Kementerian Pertahanan Dinilai Tak Wajar

Karena menteri pertahanan menjadi salah satu kandidat presiden dalam pemilu yang akan datang.

KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) di tahun 2024 tidak wajar. Anggota koalisi yang juga Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendorong kenaikan anggaran itu dikaji ulang.

"Kita hari ini sedang ada di tahun politik, jadi saya khawatir kenaikan tersebut bukannya untuk memperkuat pertahanan kita, tetapi digunakan sebagai alat konsolidasi dukungan militer dalam konteks politik elektoral. Karena menteri pertahanan menjadi salah satu kandidat presiden dalam pemilu yang akan datang," ujar Gufron kepada KBR, Minggu (3/12/2023).

Gufron menyebut, kenaikan anggaran di Kemhan secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis merupakan hal yang tidak wajar.

Apalagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang dipimpin calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga:

• APBN Terbatas, Jokowi: Belanja Alutsista Harus Bijak
• Menhan Prabowo Serahkan 8 Unit Helikopter H225M ke TNI AU

Gufron menilai, kenaikan anggaran Kemenhan bukan sesuatu yang mendesak dan dibutuhkan rakyat di tengah masih tingginya kemiskinan dan pengangguran.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyepakati perubahan anggaran untuk belanja alutsista di Kementerian Pertahanan. Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020-2024 naik dari 20,75 miliar USD menjadi 25 miliar USD atau setara Rp380-an triliun.

Kenaikan itu cukup signifikan, karena ada pinjaman luar negeri yang nilainya setara Rp61,58 triliun rupiah.

Editor: Wahyu S.