Jokowi Minta Maaf, Istana: Ingin Akhiri Masa Kepemimpinan dengan Baik

"Faktanya 75 persen masyarakat Indonesia itu merasa puas dengan kepemimpinan Presiden,"

KBR, Jakarta- Kalangan Istana mengatakan permohonan maaf Presiden Jokowi saat acara "Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI" semalam, untuk kebijakan secara umum.

Meski begitu, Deputi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengutip data hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

“Faktanya 75 persen masyarakat Indonesia itu merasa puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi kalau toh ada yang tidak puas ya mungkin bagian di luar yang 75 persen itu. Presiden juga menyadari kalau ada yang tidak terpuaskan, ada yang kurang, beliau minta maaf, apalagi? Itu kan sudah sangat clear, tak perlu ditarik ke mana-mana,” ucap Rumadi kepada KBR, Jumat (2/8/2024).

Baca juga:

• Jelang Lengser, Ini Alasan Jokowi Minta Maaf

Deputi Bidang Hukum dan HAM di Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad mengatakan, permohonan maaf itu juga dimaksudkan agar Presiden Jokowi mengakhiri masa kepemimpinannya dengan baik. Jokowi ingin peralihan kepemimpinan bisa berjalan mulus, tanpa adanya gejolak di masyarakat.

“Ya ini kan presiden tahu bahwa beliau ini tinggal beberapa bulan lagi hanya tinggal finishing beberapa pekerjaan yang masih memungkinkan di 2-3 bulan periode beliau ini jadi memang presiden berusaha landing dengan baik,” ujarnya.

Terkait penilaian publik terhadap kebijakan Jokowi yang lebih mengutamakan pembangunan dan mengesampingkan penegakan hukum dan HAM, Istana menegaskan setiap pembangunan mesti berdampak ke masyarakat.

"Memang program-program bangunan apapun itu pasti mempunyai dampak dari implikasi-implikasi. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya pemerintah kan juga berusaha dampak yang mungkin bisa ditimbulkan dari sejumlah agenda PSN itu seminimal mungkin memberikan dampak buruk kepada masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2020-2023 terdapat 115 konflik agraria akibat proyek strategis nasional (PSN) dan berdampak pada lebih dari 85 ribu keluarga.

Baca juga:

• Ucapan Maaf Jokowi Tak Cukup Menghapus Dosa ke Rakyat

Di lain pihak, kalangan pengamat politik menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo di akhir masa jabatannya sangat terlambat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai permintan maaf semestinya disampaikan saat Jokowi gagal mempertahankan konstitusi dalam proses Pemilu 2024. Jokowi dianggap lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan kelompoknya daripada kepentingan demokrasi bangsa.

"Terlebih rezim berikutnya adalah bagian dari keluarga Jokowi. Artinya kebijakan Presiden Prabowo nanti dengan wakilnya Gibran. Bukan tidak mungkin akan tetap dengan senada apa yang juga sudah dipikirkan dan putuskan oleh Jokowi pada periode sebelumnya," ujar Dedi kepada KBR Media, Jumat (2/8/2024).

Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, membaca permintaan maaf yang dilakukan Jokowi hanyalah sebatas menggalang simpati publik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna dan hanyalah manusia biasa.

"Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami menyadari bahwa sebagai manusia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengajak masyarakat berdoa untuk cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Jokowi juga bersyukur, Indonesia masih bisa terus tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.