Ucapan Maaf Jokowi Tak Cukup Menghapus Dosa ke Rakyat

Sejumlah keputusan yang dilahirkan Jokowi selama menjabat presiden akan terus menjadi warisan buruk.

KBR, Jakarta- Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menilai permintaan maaf Presiden Joko Widodo tidak cukup menghapus dosa-dosa kepada rakyat.

Alasannya menurut Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos, sejumlah keputusan yang dilahirkan Jokowi selama menjabat presiden akan terus menjadi warisan buruk. Salah satunya yang paling ia rasakan adalah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law.

"Permintaan maaf hal yang biasa bagi sesama umat, tapi dampak dari perilaku selama berkuasa, kebijakan-kebijakan yang melahirkan penderitaan bagi orang banyak, itu adalah sebuah dosa besar. Selalu bagaimana memikirkan memenuhi syahwat dari para investasi, yang akhirnya memberikan karpet merah. Dalam proses kritikan, perlawanan, perjuangan yang dilakukan oleh rakyat, justru kriminalisasi nyawa kaum muda lima orang pada saat itu di masa Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Nining kepada KBR Media, Jumat, (2/8/2024).

Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos juga menyoroti represifitas aparat, kriminalisasi hingga pembungkaman yang semakin masif terasa di masyarakat sepanjang dua periode kepemimpinan Jokowi.

"Suara-suara rakyat dibungkam lewat berbagai macam undang-undang salah satunya ITE (UU), termasuk saya yang menjadi korban pada saat itu," kata Nining.

Menghadirkan Kekacauan

Ia menjelaskan Jokowi kerap menghadirkan kekacauan setiap melahirkan keputusan. Sebab, jarang sekali keputusan itu berpihak pada kepentingan rakyat. Seperti kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan upah pekerja yang semakin ditekan serendah-rendahnya.

"Pemerintah terus berusaha mengambil dana segar dari rakyat seperti jaminan hari tua, terakhir kita lihat Undang-Undang Tapera yang menambah panjang penderitaan rakyat," kata Nining.

Nining menambahkan, pemerintahan Jokowi juga akan menyisakan utang yang besar dan menambah berat beban rakyat.

"Selain terjadinya kerusakan ruang demokrasi, tapi utang yang semakin besar, dan ini akan ditanggung oleh rakyat," ujar Nining.

Menurut Nining langkah konkret memperbaiki kekacauan ini adalah mencabut segala regulasi bermasalah, daripada hanya sekadar meminta maaf.

Jokowi Minta Maaf

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2024.

"Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden Republik Indonesia dan sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Jokowi saat acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka, di Halaman Istana Merdeka, Kamis malam, (1/8/2024).

Jokowi mengatakan, dia dan Wapres Ma'ruf Amin tidak dapat menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak. Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna dan hanyalah manusia biasa.

Baca juga:

• Ribuan Buruh Bakal Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Gedung MK