HUT ke-77 Bhayangkara, Saatnya Institusi Polri Berbenah

"Polri diawasi oleh rakyat. Hati-hati sekarang segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan, gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi."

KBR, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tren kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 76,4 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan citra Polri di mata publik melonjak drastis dalam waktu kurang dari setahun.

"Kepolisian juga mulai pulih, jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4 persen yang mengatakan sangat percaya 10,8 persen kita gabung dengan mengatakan cukup percaya," kata Burhanuddin dalam Rilis Survei Nasional : “Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum, Minggu (2/7/2023).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan pada Agustus tahun lalu kepercayaan publik terhadap Polri anjlok ke posisi terendah di angka 54 persen. Citra Polri memburuk sekitar sebulan setelah mencuatnya kasus Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat.

"Itu kita sampaikan, itulah trust paling rendah polisi kita umumkan saat itu, tapi ternyata kurang dari setahun ya polisi berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip KPK trust Polri itu," katanya.

Survei Indikator Politik terkini dilakukan terhadap 1.220 responden dengan cara wawancara tatap muka. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling, margin of error survei lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga:

• Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Polri Paling Banyak Diadukan
• Polri Janji Tindak Polisi yang Lindungi Sindikat TPPO

Kinerja Polri Diuji

Menanggapi survei terbaru, Presiden Joko Widodo meminta Polri menyikapi dengan hati-hati. Dalam peringatan ke-77 Hari Bhayangkara akhir pekan lalu, Jokowi mengatakan kinerja polisi akan terus diuji dan diawasi rakyat.

"Polri juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan, gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga, kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat itu menjadi hal yang penting. Dan, saya senang kepercayaan rakyat kepada Polri sudah naik dari 60 persen menjadi di atas 70 persen," kata Jokowi, Sabtu (1/7/2023).

Presiden Jokowi mengingatkan Polri masih harus terus meningkatkan kepercayaan publik itu. Ia meminta Polri terus memperbaiki diri dan melakukan reformasi-reformasi di segala lini.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo pun berjanji bakal membenahi institusi yang ia pimpin.

"Satu hal yang pasti, kami terus berbenah diri demi mewujudkan Polri presisi. Polri terus berkomitmen untuk selalu mendengarkan kritik, saran, aspirasi, dan masukan masyarakat sebagai organisasi terbuka dan modern,” ujar Listyo Sabtu (1/7/2023).

Dorongan juga dilontarkan kalangan parlemen agar Polri melakukan reformasi secara struktural. 

Anggota Komisi bidang Hukum di DPR RI Nasir Djamil mengatakan, reformasi harus dilakukan mulai dari tingkat terendah yakni polsek.

"Ketika Polsek diapresiasi oleh masyarakat yang ada di lingkungannya, maka ini seperti domino efek. Itu akan berdampak terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu kami selalu menagih ya agar kepolisian itu bisa menerapkan reformasi birokrasi tadi. Jadi transformasi organisasi itu bisa kita lihat dengan Mabes kecil, Polda sedang, Polsek besar, Polres besar, Polsek kuat," ujar Nasir, dalam Rilis Survei Nasional: “Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum, Minggu (2/7/2023).

Baca juga:

• Polri Keluarkan Imbauan Anggota dan Keluarga Tidak Bergaya Hidup Mewah
• Polisi RW dan Minimnya Personel Bhabinkamtibmas

Namun, survei membaiknya citra Polri di mata publik dipertanyakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian.

Anggota koalisi yang juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur menuding reformasi Polri telah gagal. Isnur mengatakan koalisi menemukan ada lima masalah mendasar di tubuh Polri. Salah satunya polisi kerap melakukan kekerasan.

"Sepanjang setahun terakhir ada terjadi 677 kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Terus kemudian juga AJI Indonesia menunjukkan setahun terakhir kekerasan (pada jurnalis) melibatkan kepolisian itu sebanyak 20 kasus. Itu paling dominan dan di YLBHI juga mencatat selama beberapa tahun terakhir terlihat angka kekerasan yang terus meningkat. Setahun terakhir kita mendapat pengaduan di seluruh wilayah LBH dan cukup tinggi angka di mana kejadian pembunuhan tanpa proses peradilan atau extra judicial killing. Itu mengerikan. Jadi skandal skandal besar yang muncul seperti Kanjuruhan, Sambo, Minahasa itu bagian dari pucuk gunung es yang didalamnya sebenarnya ada brutalitas, ada kekuatan berlebihan, rekayasa kasus hingga kepolisian terlibat dalam kejahatan," kata Isnur kepada KBR, Minggu (2/7/2023).

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, menjelang akhir masa jabatannya, Listyo Sigit sudah sepantasnya meninggalkan warisan yang baik sebagai Kapolri. Hal ini dapat ditempuh dengan meningkatkan mekanisme pengawasan internal yang sangat dibutuhkan untuk mengawal proses reformasi Polri. 

Isnur mengatakan jika aparatur memiliki wewenang namun tidak memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, maka akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Isnur mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan Polri untuk menunjukkan komitmen dalam modernisasi Polri, adalah dengan membuka akses Sistem Informasi Perkara yang ditangani Polri dari Polsek hingga Mabes. 

Selain itu, Polri disarankan membuat Laporan Tahunan yang dapat diakses seluruh masyarakat. Laporan tahunan tersebut setidaknya memberikan informasi tentang penggunaan anggaran dan kinerja Polri.

Editor: Agus Luqman