Hasto Kristiyanto Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Korupsi DJKA ke PDIP

KPK hanya mendalami terkait perkenalannya dengan terpidana kasus ini

KBR, Jakarta- Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan materi riksa tidak membahas aliran dana kasus korupsi suap proyek di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal itu diungkap Hasto usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya menjadi saksi dalam kasus korupsi suap Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA), hari ini, Selasa, 20 Agustus 2024.

Kata Hasto, KPK hanya mendalami terkait perkenalannya dengan terpidana kasus ini, yaitu eks-Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Harno Trimadi.

"Kami tidak pernah berbicara dana, memang partai kan juga punya fungsi aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat, karena anggota dewan punya tugas-tugas representasi, fungsi aspirasi, itu biasa dilakukan," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Hasto mengatakan, KPK memanggilnya karena nomor telepon seluler pribadinya disimpan oleh Harno dan pernah merencanakan pertemuan soal pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Hasto menekankan, dia hanya memiliki kontak yang bersangkutan, namun tidak pernah melakukan komunikasi secara intens apalagi bertemu dengan Harno.

Baca juga:

• Korupsi di Sektor Pendidikan, Kerugian Negara Rp916 Miliar
• Ketua KPK: Penyitaan HP Hasto Bagian dari Pencarian Harun Masiku

“Dan saya memberikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang,” ucap Hasto ketika keluar dari gedung KPK, Selasa (20/08/2024).

Hasto juga menekankan, tidak ada dana korupsi kasus DJKA yang mengalir untuk biaya kampanye Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Hasto menyebut pemanggilannya kali ini terkait kapasitasnya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019.

"Dalam kapasitas saya sebagai sekretaris tim pemenangan bapak Jokowi Kyai Haji Ma'ruf Amin pada tahun 2019 di mana menurut keterangan saudara Adi Darmo yang saat itu menjadi kepala sekretariat kantor terkait dengan pengelolaan rumah aspirasi di Jalan Proklamasi saat itu menjadi kepala sekretariat kantor terkait dengan pengelolaan rumah aspirasi di Jalan Proklamasi saat itu berdasarkan kebijakan dari ketua tim pemenangan bapak Erick Thohir dikatakan bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran menteri yang kemudian bergotong-royong dan kemudian bertemulah Pak Adi Darmo ini dengan bapak Budi Karya Sumadi," ucap Hasto di KPK, hari ini.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menambahkan, usai pertemuan itu, ada penugasan untuk eks-Direktur Prasarana pada DJKA Kemenhub, Harno Trimadi. Namun, Hasto tidak menerangkan soal detil penugasan itu.

Hasto Kristiyanto diperiksa selama empat jam. Dia mengatakan ada 21 pertanyaan penyidik terkait hubungannya dengan Harno Trimadi.