Ekonom Sebut Indonesia Digempur Tekstil Ilegal

Dia mendorong pemerintah memperkuat Satgas Impor Ilegal

KBR, Jakarta – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menyoroti gempuran produk tekstil ilegal ke Indonesia. Dia menyebut jumlah produk tekstil yang tidak teridentifikasi meningkat dari semula 9,9 persen pada tahun 2010 menjadi 26,2 persen tahun 2023.

Untuk itu dia mendorong pemerintah memperkuat Satgas Impor Ilegal dengan menjadikan menteri sebagai ketua satgas, supaya bisa melaporkan langsung hasil kerjanya kepada presiden.

"Kami harapkan tidak hanya memberikan hasil temuan saja kepada publik oh ini sudah ada sekian, ini produk-produknya. Publik berharap bahwa modus impornya seperti apa, kenapa bisa masuk ke Indonesia, siapa yang memasukkan, siapa pelakunya. Ini harus jelas," kata dia dalam diskusi daring, Kamis (8/8/2024).

Andry Satrio juga menilai pentingnya proteksi terhadap produk domestik melalui pengaturan baru yang melindungi produsen dalam negeri. Sehingga kegiatan impor diatur dengan mempertimbangkan neraca ketersediaan produk dan keberlangsungan industri dalam negeri.

Ia juga menyebut pentingnya insentif seperti diskon biaya listrik hingga kemudahan kredit modal kerja.

Solusi Jangka Pendek

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang dibentuk pemerintah hanya menjadi solusi jangka pendek.

Menurut Redma, satgas hanya menyelesaikan permasalahan sementara. Sebab kata dia, barang impor ilegal di Indonesia sudah terlalu banyak.

"Kalau untuk solusi saya kira ini jangka pendek sebetulnya ya. Ini kan dengan kondisi yang sudah sangat banjir, saya kira memang ini solusi jangka pendek. Karena solusi jangka panjangnya kan kita harus cari akar masalahnya," kata Redma dalam Talkshow Ruang Publik KBR, Kamis (1/7/2024).

Redma mendorong satgas bisa menyelesaikan permasalahan impor barang ilegal mulai dari pintu masuk pelabuhan.

"Jadi saya kira ke depan kalau satgas ini sudah di-upgrade, untuk solusi jangka panjangnya satgas ini harus merekomendasikan perbaikan-perbaikan di pintu masuknya gitu," ucap Redma.

Pemerintah membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, satgas akan bekerja hingga akhir tahun.

Satgas bertugas mengawasi peredaran barang-barang tertentu di tingkat importir, distributor, hingga grosir.

Barang-barang yang masuk pengawasan yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya.

Dia mengatakan, satgas dibentuk karena banyak asosiasi perdagangan yang mengeluhkan banyaknya produk-produk ilegal murah yang beredar di pasar.

Baca juga:

• Mendag Serukan Razia Semua Produk Impor Ilegal
• Otak-Atik Aturan Impor untuk Lindungi Industri Dalam Negeri