Mendag Serukan Razia Semua Produk Impor Ilegal

Zulhas mengaku sudah mengetahui modus seluruh produk impor ilegal.

KBR, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, dalam waktu dekat seluruh produk impor ilegal akan segera dirazia oleh petugas.

Zulhas mengaku sudah mengetahui modus seluruh produk impor ilegal yang eksis di tanah air.

"Kita sudah tahu titik-titiknya ya. Kita akan melakukan kegiatan lapangan. Semuanya lah yang ilegal pokoknya kita ceklah. Kita sudah tahu kok modusnya sudah mulai kelihatan," ujar Zulhas di Jakarta, Rabu, (17/7/2024).

Mendag Zulkifli Hasan juga mengaku sudah mengetahui titik lokasi peredaran produk ilegal tersebut.

Zulhas bilang, produk yang akan di razia, termasuk pakaian bekas dan produk kw atau tiruan.

"Ya sudah kelihatan tempat-tempat sudah mulai kelihatan gitu ya nanti ada ada Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Sumatera Utara, ada Batam, ada Sulawesi Selatan ya semua," katanya.

Zulhas mengatakan, razia nantinya akan dilakukan lewat satuan tugas (satgas) yang dibentuk untuk mengatasi barang impor ilegal. Kata dia, satgas akan diluncurkan pada Jumat, 19 Juli 2024.

"Saya kemarin sudah ketemu Kapolri (Listyo Sigit Prabowo), saya sudah ketemu Jaksa Agung (ST Burhanuddin), mungkin mudah-mudahan Jumat besok, Satgasnya sudah terbentuk," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Selasa (16/7/2024) menyambagi Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi mengenai pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal.

Langkah ini diambil setelah adanya temuan perbedaan data barang impor dari BPS dan dari negara asal.

Nantinya satgas akan turun ke lapangan, melakukan cek data dan tindakan hukum pada praktik impor ilegal.

Menurut Mendag, banjir barang impor ilegal di dalam negeri menjadi ancaman bagi industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki dan produk kecantikan dalam negeri.

Sementara itu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan akan menumpas jaringan impor ilegal.

Baca juga:

Mendag Akan Bentuk Satgas Barang Impor Ilegal

Otak-Atik Aturan Impor untuk Lindungi Industri Dalam Negeri