NASIONAL

DPR Minta Operator Selular Tekan Penyebaran Konten Negatif Jelang Pemilu 2024

"Komisi I DPR RI mendorong penyelenggara jaringan bergerak seluler melakukan langkah strategis, menjalin kerjasama dengan penyelenggara platform OTT (over the top) untuk filterisasi konten negatif."

AUTHOR / Shafira Aurel

Pemilu 2024, konten negatif
Ilustrasi. (Foto: Pexels.com/Tracy Le Blanc)

KBR, Jakarta - Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika meminta para perusahaan telekomunikasi selular menyiapkan langkah strategis guna mencegah makin maraknya penyebaran konten negatif, termasuk ujaran kebencian dan penipuan. 

Apalagi saat ini menjelang Pemilu 2024 yang sudah terjadi peningkatan informasi palsu atau hoaks.

Permintaan itu disampaikan DPR dalam Rapat Dengar Pendapat dengan empat perusahaan penyelenggara jaringan bergerak selular yaitu PT Telekomunikasi Selukar/Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk hari ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan mendekati Pemilu 2024 berbagai ancaman konten negatif akan terus berkembang dan perlu dicegah sejak dini.

Upaya pencegahan, menurut Abdul Kharis, salah satunya dengan memperkuat pengawasan dan kinerjanya.

Ia menyebut perlu adanya kerjasama yang kuat antara para penyelenggara jaringan seluler dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar selaras dalam upaya pencegahan konten.

Abdul Kharis mengatakan penyelenggara jaringan bergerak seluler memiliki peran yang penting dalam mencegah penyebaran konten-konten negatif.

"Komisi I DPR RI mendorong penyelenggaraan jaringan bergerak seluler untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan telekomunikasi, guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Komisi I DPR RI mendorong penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk menjalin kerjasama dengan penyelenggara platform OTT (over the top) untuk filterisasi konten negatif. Ini sebagai upaya maksimalnya nanti," ujar Abdul, saat membacakan rekomendasi DPR, Kamis (9/11/2023).

Baca juga:


Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menambahkan penyelenggara jaringan bergerak seluler (Telkomsel, Indosat, XL, dan Smart Telecom) menjadi garda terdepan untuk dapat memfilter konten ujaran kebencian dan hoaks yang merebak di media sosial.

Komisi I DPR juga mendorong penyelenggara jaringan bergerak selular mengoptimalkan penyelenggaraan telekomunikasi guna melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan terjadi peningkatan konten 10 kali lipat konten berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie mengatakan ancaman penyebaran berita bohong diprediksi akan kembali terjadi dan mengalami peningkatan. Ia menyebut media sosial terutama facebook menjadi platform terbesar peredaran hoaks.

Budi Arie mengatakan hoaks yang beredar tidak hanya menyerang kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), tetapi juga menyerang kepada penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!