“Artinya setelah 25 tahun, indonesia kembali mengalami deflasi tahunan, lembaga eksekutif perlu mendalami situasi ini dan mewaspadainya”
Penulis: Ardhi Ridwansyah
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Anggota Komisi XI bidang Keuangan DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan terkait deflasi tahunan.
Respons disampaikan usai rilis BPS menyebut deflasi tahunan ini adalah yang pertama kali terjadi sejak Maret 2000. Sebelumnya, Indonesia sempat mengalami deflasi bulanan berturut-turut pada periode Mei-September 2024.
“Artinya setelah 25 tahun, indonesia kembali mengalami deflasi tahunan, lembaga eksekutif perlu mendalami situasi ini dan mewaspadainya” kata dia melalui keterangan di Jakarta (6/3/2025).
Deflasi yang biasanya terjadi merupakan gejala konsumen secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau paling tidak menunda konsumsinya.
Anis pun menyebut deflasi ini salah satunya disebabkan karena daya beli masyarakat masih melemah.
“Karena rangkaian deflasi ini, terjadi berturut turut dalam beberapa bulan, sama seperti deflasi 0,76 persen di Januari dan 0,02 persen di Februari,” ucapnya.
Anis mengatakan meski Purchasing Managers Index (PMI) kembali naik di periode Februari ada di 53,6 bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,9, tetapi dari sisi demand menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang jumlah kelas menengah atau setara 17,13%.
Sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Padahal tahun 2019 lalu tercatat di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45%.
“Ini jadi indikator daya beli masyarakat yang turun,” ungkapnya.
Baca juga:
- Deflasi Tahunan Pertama Dalam 25 Tahun, Ini Pemicunya
Anis menyebut Kabinet Merah Putih menanggung warisan dampak makroekonomi dari pemerintah sebelumnya.
“Kementerian terkait saat ini harus cermat mengatasi deflasi yang terjadi terus menerus, penurunan harga yang intens bisa berdampak berkurangnya aktivitas ekonomi, sehingga harga semakin jatuh,” katanya.
Meskipun pihak BPS menyebut deflasi kali ini disebabkan diskon tarif listrik, Anis tetap mendorong program program pemerintah yang mengungkit daya beli masyarakat.
“Pada bulan Ramadhan harapannya konsumsi masyarakat meningkat seperti kajian yang diungkap Redseer Strategy Consultants yang memperkirakan total belanja masyarakat Indonesia selama Ramadan 2025 akan mencapai setara Rp 1.188 triliun," tutur Anis.
"Pemerintah harus memastikan diskon tarif transportasi, juga THR para pekerja termasuk ojol, sehingga mendorong permintaan secara keseluruhan dalam perekonomian,” pungkasnya.
Baca juga:
- Januari 2025 Tercatat Deflasi, Apa Kabar Daya Beli?
