Catatan Akhir 2023, Setara Institute: Tak Ada Kontrol Kekuasaan, RI Mengarah Otoritarianisme

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai kontrol terhadap kekuasaan di era pemerintahan Joko Widodo tidak berjalan, dan demokrasi mengarah pada otoritarianisme.

KBR, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami kemunduran serius dan mengarah pada otoritarianisme.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, demokrasi di Indonesia mundur dan mengarah pada otoritarianisme. Ini disebabkan oleh tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan.

"Pengawasan atas kekuasaan antar kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi justru sebaliknya. Cabang-cabang kekuasaan yang ada bersekongkol melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Bentuk yang lain, kekuasaan politik eksekutif, di bawah Presiden, melakukan kooptasi atas cabang-cabang kekuasaan lain, baik legislatif maupun yudikatif," kata Halili, dalam rilis Koalisi Masyarakat Sipil "Diskusi dan Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia" yang diterima KBR, Jumat (29/12/2023).

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari IMPARSIAL, ELSAM, Lingkar Madani, Centra Initiative, WALHI, Kontras, Setara Institute, Forum De Facto, PBHI Nasional.

Baca juga:

• Dukung Pemidanaan Rocky Gerung, KSP Moeldoko: Tidak Bisa Ditoleransi
• LSI: Kondisi Hukum Nasional Mengalami Pemburukan

Selain itu, kata Halili, di tengah mandeknya fungsi pengawasan di level kelembagaan, fungsi kontrol di level rakyat juga dibungkam. Kontrol langsung yang dilakukan oleh masyarakat sipil dihadapi negara dengan kriminalisasi.

"Beberapa media dan jurnalis mengalami kekerasan sehingga tidak bisa menjadi saluran kontrol rakyat atas kekuasaan. Mahasiswa yang berusaha menyuarakan pandangan dan pendapat yang berbeda atau beroposisi terhadap kekuasaan politik diintimidasi sedemikian rupa, melalui kriminalisasi dan perpanjangan tangan kekuasaan di kampus," kata Halili.

Halili Hasan mengatakan demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan mengalami kemunduran serius di tangan rezim Presiden Jokowi.

"Presiden telah gagal sepenuhnya mengartikulasikan harapan publik, bahkan dunia internasional, pada tahun 2014," kata Halili.

Halili Hasan menilai Pemilu 2024 menjadi puncak pertaruhan bagi demokratisasi di Indonesia. Ia mengatakan kekuasaan politik Jokowi, tidak mungkin tidak, akan bekerja untuk memperpanjang kekuasaan politiknya melalui salah satu pasangan calon---yaitu Prabowo Subianto yang didampingi anak Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

"Namun saya percaya, masyarakat tidak akan berdiam diri mendapatkan kedaulatan politiknya dirampas dan demokrasi dirusak sedemikian rupa. Rakyat akan melaksanakan fungsi kontrol otentik yang dibutuhkan, agar ekosistem demokrasi Indonesia membaik dan kembali ke jalur konsolidasi demokrasi yang seharusnya," lanjut Halili Hasan.

Editor: Agus Luqman