Catatan Akhir 2023, Koalisi Sipil: Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terburuk Sejak Era Reformasi

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia sejak era Reformasi 1998.

KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia sejak era Reformasi 1998.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan penilaian pemilu terburuk itu terutama pada aspek penyelenggaraannya. Menurut Ray, penyelenggara Pemilu 2024 bermasalah, mulai dari pelanggaran etik berat hingga kejahatan pidana. Di samping itu, penyelenggaraannya mengalami persoalan berat.

"Dari empat tahapan besar Pemilu, yaitu pendaftaran, kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara, dua di antaranya sudah terbukti mengalami persoalan serius yang melibatkan penyelenggara Pemilu dan aparatur pemerintah," kata Ray Rangkuti, dalam rilis Koalisi Masyarakat Sipil "Diskusi dan Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia" yang diterima KBR, Jumat (29/12/2023).

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari IMPARSIAL, ELSAM, Lingkar Madani, Centra Initiative, WALHI, Kontras, Setara Institute, Forum De Facto, PBHI Nasional.

Baca juga:

• Jokowi Restui Gibran Ikut Pilpres 2024
• Pemilu 2024, Pesta Demokrasi atau Pesta Korupsi?

Ray Rangkuti mengatakan pada Pemilu 2024, ada tiga dosa pemilu yang tidak bisa dimaafkan di dalam demokrasi, yaitu intimidasi dan kekerasan, mobilisasi politik uang, dan manipulasi suara. Menurut Ray, dua dari tiga dosa tersebut sudah terjadi saat ini, dari masuknya dana ilegal untuk kepentingan pemilu hingga intimidasi dan kekerasan.

"Berbagai persoalan serius dalam Pemilu itu terjadi karena kekuasaan politik rezim memobilisasi dukungan secara telanjang untuk membela kepentingan ekonomi-politik dinasti. Pemilu demokratik kemudian dikorbankan untuk kepentingan rezim dan dinasti politiknya," kata Ray Rangkuti.

Terhadap kondisi seperti ini, Ray Rangkuti mendorong publik melakukan tindakan interupsi yang diperlukan, terutama Gen Z harus melakukan kampanye aktif untuk menyelamatkan demokrasi.

"Generasi muda, pemilih pemula, harus menyosialisasikan setiap hari mengenai bahaya dinasti dan ancamannya terhadap demokrasi. Kampanye aktif yang dilakukan oleh generasi muda diharapkan dapat menghalau dikorbankannya Pemilu dan demokrasi untuk kepentingan rezim dan dinasti politiknya," kata Ray Rangkuti.

Baca juga:

• YLBHI-LBH se-Indonesia: Tidak Pecat Anwar Usman, Putusan MKMK Bermasalah, Peradilan Sesat
• Tahapan Pemilu, Ketidaknetralan Aparat Mulai Banyak Ditemukan

Editor: Agus Luqman