NASIONAL

Beri Waktu 2 Pekan, DPR Minta Kementan Evaluasi Food Estate

Komisi Pertanian DPR juga meminta agar hasil kajian dan evaluasi food estate diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Dengar Pendapat.

AUTHOR / Astri Septiani

food estate
Foto udara lahan ekstentifikasi untuk food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Minggu (9/10/2022). (Foto: ANTARA/Makna Zaezar)

KBR, Jakarta - Komisi Pertanian DPR menilai perlu ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan pertanian di wilayah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR, Budhy Setiawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian.

"Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan pengembangan wilayah perbatasan sesuai kondisi dan potensi wilayah masing-masing dengan merealokasi anggaran dari kegiatan food estate atau sumber anggaran lainnya," kata Budhy saat membacakan hasil kesimpulan rapat, Senin (4/9/2023).

Komisi Pertanian DPR juga meminta Kementerian Pertanian melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan pengembangan food estate di seluruh lokasi yang dikelola oleh Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, Komisi Pertanian DPR juga meminta agar hasil kajian dan evaluasi diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Dengar Pendapat.

Selain itu DPR juga meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan realokasi anggaran dukungan manajemen di setiap Eselon I Kementerian Pertanian TA 2024 karena dinilai terlalu besar.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!