Benarkah Perpanjangan Relaksasi HET Beras Untungkan Petani?

"Tidak mampu menurunkan harga beras. Yang dulu 6.000, sekarang terus melaju."

KBR, Jakarta- Kebijakan pemerintah memperpanjang relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras menuai banyak sorotan. Anggota Komisi bidang Pertanian di DPR, Slamet menilai kenaikan HET beras bukan solusi tepat untuk mensejahterakan petani. Politikus PKS itu mengatakan, kebijakan ini hanya untuk menutupi kelemahan pemerintah yang tidak mampu menjaga stabilitas harga beras.

"Tidak mampu menurunkan harga beras. Yang dulu 6.000, sekarang terus melaju. Yang kedua ya memang ada upaya pemerintah untuk membuat secara psikologis masyarakat terbiasa dengan beras mahal. Sehingga dengan seperti ini ya nanti pemerintah tidak lagi kemudian mempunyai beban untuk menurunkan itu. Nah ini lebih pada dua hal ini saya melihat dan memang kenyataan di lapangan seperti itu," kata Slamet saat dihubungi KBR (04/06/24).

Anggota Komisi bidang Pertanian di DPR, Slamet menambahkan, kenaikan HET akan sulit menguntungkan petani karena rantai pasok beras terlalu panjang. Menurutnya, keuntungan hanya dirasakan oleh pengusaha hingga ke tingkat tengkulak. Ia mendorong pemerintah memaksimalkan serapan beras petani dalam rangka menguasai pasokan dalam negeri.

Baca juga:

• Relaksasi HET Beras Diperpanjang, Pengamat: Bukan Jaminan Pasokan Merata

HPP Beras untuk Lindungi Petani

Pendapat senada juga disampaikan Serikat Petani Indonesia (SPI). Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPI, Mujahid Widian Saragih mengatakan, kenaikan HET hanya mempengaruhi harga beras di tingkat konsumen.

Menurutnya, petani baru akan untung jika pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah. HPP ini menjadi acuan Perum Bulog saat menyerap produksi petani di dalam negeri untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Memang strategi yang paling efektif ditempuh adalah terkait HPP, karena secara kebijakan HPP ini tujuannya adalah melindungi harga di tingkat tani. Jadi bagaimana harga jual gabah di tingkat petani itu tidak turun dan dalam hal ini pemerintah memainkan perannya. Karena memang diharapkan Bulog dapat menyerap beras dari tingkat petani. Karena memang meskipun bicara mengenai ada kebijakan dari pemerintah, tapi masih sering ditemui bagaimana harga gabah di bawah HPP yang sudah ditetapkan pemerintah sekalipun," ujar Mujahid kepada KBR, Selasa (4/6/2024).

Departemen Kajian Strategis Nasional DPP SPI, Mujahid Widian Saragih meminta pemerintah menaikkan harga pembelian gabah (HPP) gabah sebesar Rp2.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Kenaikan itu berada di kisaran 25 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani konvensional.

Baca juga:

• Relaksasi HET Beras Diperpanjang, Serikat Petani: Belum Menguntungkan

Perpanjangan Relaksasi HET Beras

Sebelumnya, Pemerintah kembali memperpanjang relaksasi kenaikan Harga Eceran Tertinggi atau HET beras untuk beras medium dan premium. Artinya, HET beras untuk dua kategori itu dinaikkan dari HET sebelumnya mulai 2 Juni lalu.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga beras di pasar tradisional serta retail modern. Pemerintah menyebut perpanjangan relaksaski HET beras diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dan petani, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.

Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan HET beras menyesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual faktor agroinput yang membentuk dan memengaruhi harga beras. Ia mengatakan HET beras sulit turun meskipun produksi panen raya sudah melimpah. Itu diungkap Kepala Negara saat meninjau Pasar Senggol, Dumai, Riau, akhir pekan lalu.

"Karena memang biaya agro input, biaya petani sewa lahan, pupuk, bibit, tenaga kerja, semuanya naik. Jadi ya masyarakat harus maklum, bahwa petani juga harus mendapatkan keuntungan, harus mendapatkan kesejahteraan, tetapi masyarakat juga jangan harganya terlalu tinggi, itu wajar. Mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang, masyarakat senang petani senang," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, stok beras di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia mencapai 1,8 juta ton per 1 Juni 2024.

Editor: Muthia Kusuma