Belum Bisa Sejahterakan Rakyat, DPR Minta Program Hilirisasi Dievaluasi Menyeluruh

"Hilirisasi karena sudah menggunakan teknologi tinggi juga tidak terlalu membutuhkan lapangan pekerjaan yang begitu luas."

KBR, Jakarta - Kalangan DPR meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh program hilirisasi.

Anggota Komisi bidang Investasi di DPR, Herman Khaeron menilai hilirisasi yang dijalankan belum bisa mensejahterakan masyarakat, utamanya dalam penyediaan lapangan kerja.

"Misalkan tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang memang pada pos-pos tertentu yang semestinya bisa diisi oleh anak bangsa ini justru diisi oleh tenaga-tenaga dari Tiongkok. Kedua, hilirisasi karena sudah menggunakan teknologi tinggi juga tidak terlalu membutuhkan lapangan pekerjaan yang begitu luas. Nah yang ketiga hilirisasi juga masih dikuasai oleh investasi dan perusahaan-perusahaan asing," kata Herman kepada KBR, Selasa (5/9/2023).

Menurut Herman, pemerintah harus tegas bahwa program hilirisasi sampai ke kelompok masyarakat. Sehingga dapat memanfaatkan penuh dalam kehidupan.

"Produknya harus dibuat di Indonesia dan produk turunan inilah yang kemudian bisa menghasilkan lapangan pekerjaan yang begitu luas dan nilai tambahnya akan tinggi. Kemudian dari pajak perusahaan juga akan lebih tinggi," katanya.

Baca juga:

• Pengamat: Hilirisasi Nikel, Indonesia Hanya Raup Untung Kecil
• Hilirisasi Nikel, Walhi Bantah Masyarakat Lokal Dapat Untung

Sementara itu, Anggota Komisi bidang Energi DPR RI, Mulyanto menilai ada yang salah dengan program hilirisasi nikel selama ini.

Mulyanto menyebut program yang digadang-gadang pemerintah selama ini menyisakan masalah yang besar.

"Karena persediaan nikel yang sebelumnya melimpah kini hanya tinggal beberapa saja. Bahkan oleh para ahli diperkirakan hanya tersisa untuk tujuh tahun operasional saja. Ini tragis. Kondisi tersebut tentu akan membuat Indonesia kehilangan sumber pendapatan negara. Bila masalah ini tidak diantisipasi bisa merepotkan negara di kemudian hari. Dengan cadangan nikel yang pas-pasan maka pemerintah harus menata ulang program hilirisasi nikel ini,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

Baca juga:

• Jokowi: Tak Ada yang Bisa Hentikan Hilirisasi RI
• Tingkat Pengangguran di Indonesia dan Efek Genjot Investasi

Editor: Agus Luqman