Pengamat: Hilirisasi Nikel, Indonesia Hanya Raup Untung Kecil

Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar lagi guna meraup keuntungan bahkan melebihi 30 persen.

KBR, Jakarta - Pemerintah diminta membatasi ruang gerak investor asing khususnya asal China dalam penerapan kebijakan hilirisasi nikel.

Menurut pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fahmy Radhi, pemerintah harus bersikap tegas kepada negara asing yang terlibat dalam hilirisasi nikel. Hal ini penting karena Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar lagi guna meraup keuntungan bahkan melebihi 30 persen.

"(Peluang keuntungan RI dari hilirisasi nikel bisa bertambah?) Oh masih sangat mungkin terjadi. Asal pemerintah punya political will, yang artinya fokusnya tidak hanya masuknya investasi berapapun keuntungan itu saya kira harus diubah paradigma itu. Jadi nanti Indonesia akan menguasai 90 persen keuntungan tadi. Karena dijaga sendiri oleh investor dalam negeri, menggunakan bank dalam negeri, kemudian menggunakan tenaga kerja dalam negeri. Maka dominasi investor dari China itu harus dibatasi," ujar Fahmy, kepada KBR, Selasa (5/9/2023).

Fahmy juga mendorong pemerintah aktif melibatkan investor dalam negeri pada kebijakan hilirisasi nikel ini. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang seakan tidak percaya dengan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengolah nikel.

Kata dia, pemerintah harus berhati-hati dan melakukan evaluasi yang mendalam terkait kebijakan nikel ini.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut keuntungan yang dinikmati oleh Indonesia dari kebijakan hilirisasi tambang nikel hanya 20-30 persen.

Bahlil mengakui, minimnya teknologi yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan keuntungan yang kecil.

Baca juga:

- Jokowi: Hilirisasi Harus Tetap Konsisten

- Hilirisasi Industri Dongkrak Ekspor RI 20 Persen

Harus Konsisten

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya konsisten untuk mengawal hilirisasi bahan mentah dan sumber daya energi. Jokowi khawatir, jika hilirisasi tidak dikawal bahan mentah bisa kembali di ekspor.

"Ya ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal kalau tidak kita mundur lagi nanti ke belakang. Karena ini memang konsistensi yang dibutuhkan, karena kalau ndak kita balik lagi ke ekspor bahan mentah yang nilai tambah nggak akan kita dapatkan sampai kapanpun," kata Jokowi dalam Keterangan Pers Usai Hadiri Mandiri Investment Forum, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Jokowi mengatakan, konsistensi hilirisasi di dalam industrialisasi menjadi kunci.

"Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Ya, nikel memang menjadi sebuah contoh dari yang dulu waktu kita ekspor mentahan USD1,1 billion (miliar) saat masih mengekspor mentah, di 2022 perkiraan saya sudah di angka, Kira-kira USD30-USD33 billion (miliar). Bayangkan, dari kira-kira Rp17 triliun kemudian melompat menjadi Rp450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali," ujarnya.

Editor: Fadli