NASIONAL
Hilirisasi Nikel, Walhi Bantah Masyarakat Lokal Dapat Untung
Mulai dari tidak adanya jaminan keselamatan pekerja, upah pekerja yang terlalu kecil, dan hilirisasi itu justru berdampak pada kesehatan masyarakat setempat.
AUTHOR / Shafira Aurel
KBR, Jakarta - Aktivis lingkungan membantah bahwa keuntungan dan manfaat kebijakan hilirisasi nikel dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.
Kepala Departemen dan Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Aulia Hakim mengungkapkan, ada beberapa catatan penting terkait kebijakan hilirisasi nikel. Mulai dari tidak adanya jaminan keselamatan pekerja, upah pekerja yang terlalu kecil, dan hilirisasi itu justru berdampak pada kesehatan masyarakat setempat. Terlebih akibat dari polusi asap yang ditimbulkan.
Aulia memperkirakan, lebih dari separuh masyarakat setempat diketahui mengidap penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ini merupakan imbas dari aktivitas produksi nikel yang tidak ramah lingkungan.
"Soal kemiskinan tentu ini tidak berbanding baik dengan apa yang diklaim oleh pemerintah.Praktik itu sudah terjadi di (kecamatan) Bahodopi. Ketika banjir datang bukan rumah-rumah orang lain yang terendam banjir. Tetapi rumah-rumah karyawan pun, kos-kosan karyawan pun ikut terendam. Artinya ada cost yang lebih tinggi dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas ini. Jadi kalau patokannya ini membuka lapangan pekerjaan yang besar oke. Tetapi apakah dengan membuka lapangan pekerjaan seluruh pekerjanya itu terjamin dari bencana dan juga dari kebutuhan atau pembagian upah yang diberikan dari perusahaan," tutur Aulia kepada KBR, Selasa (5/9/2023).
Aulia juga meminta pemerintah memenuhi janjinya kepada masyarakat setempat, terkait keuntungan dari kebijakan hilirisasi nikel.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi dan mengaudit seluruh perusahaan yang telah melaksanakan hilirisasi nikel.
Baca juga:
- Pengamat: Hilirisasi Nikel, Indonesia Hanya Raup Untung Kecil
- Hilirisasi Industri Dongkrak Ekspor RI 20 Persen
"Mendorong pemerintah melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan pada proyek strategis ini," tegasnya.
Konsistensi Jadi Kata Kunci
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya konsisten untuk mengawal hilirisasi bahan mentah dan sumber daya energi.
Jokowi khawatir, jika hilirisasi tidak dikawal bahan mentah bisa kembali di ekspor.
"Ya ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal kalau tidak kita mundur lagi nanti ke belakang. Karena ini memang konsistensi yang dibutuhkan, karena kalau ndak kita balik lagi ke ekspor bahan mentah yang nilai tambah nggak akan kita dapatkan sampai kapanpun," kata Jokowi dalam Keterangan Pers Usai Hadiri Mandiri Investment Forum, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Jokowi mengatakan, konsistensi hilirisasi di dalam industrialisasi menjadi kunci.
"Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Ya, nikel memang menjadi sebuah contoh dari yang dulu waktu kita ekspor mentahan USD1,1 billion (miliar) saat masih mengekspor mentah, di 2022 perkiraan saya sudah di angka, Kira-kira USD30-USD33 billion (miliar). Bayangkan, dari kira-kira Rp17 triliun kemudian melompat menjadi Rp450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali," ujarnya.
Editor: Fadli
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!