Beban APBD, Tito Soroti Honorer Tanpa Keahlian

"Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh rakyat untuk membangun jalan, mungkin cuma 15 persen, 20 persen. Jadi nggak ada kemajuan apa-apa,"

KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti terlalu banyak tenaga honorer yang tanpa keahlian khusus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito mensinyalir banyaknya pegawai administrasi honorer yang memiliki hubungan keluarga hingga bekas tim sukses dari kepala daerah hingga pejabat setempat yang tidak memiliki keahlian.

"Tenaga administrasi rata-rata ini adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ. Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, nggak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang. Begitu kemudian ganti Pilkada ketemu pejabat baru tim suksesnya masuk lagi. Terus menumpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus. Ini membuat belanja pegawai di daerah yang tergantung pada transfer pusat semua tersedot ke situ," ujar Mendagri, Tito Karnavian pada sambutan di Penguatan APIP Melalui Pemenuhan Kebutuhan SDM di Provinsi/Kabupaten/Kota di Kantor Kemendagri, Rabu (13/9/2023).

Menurut Mendagri, Tito Karnavian pendapatan dan belanja daerah sebagian besar terbebani pada belanja pegawai. Mulai dari gaji, tunjangan, hingga gaji honorer. 

Selain itu pada saat penganggaran juga lebih didominasi dengan operasional pegawai.

Baca juga:

• KPK: Jual Beli Jabatan Masih Marak di Lingkungan Pemda
• Kaji Ulang Penghapusan Tenaga Honorer KPU-Bawaslu

Mendagri Tito Karnavian menyayangkan daerah-daerah yang terkesan mengesampingkan anggaran belanja modal guna pembangunan untuk rakyat. Kata Tito, jumlahnya diperkirakan hanya 15 hingga 20 persen saja dari total anggaran daerah.

"Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh rakyat untuk membangun jalan, mungkin cuma 15 persen, 20 persen. Jadi nggak ada kemajuan apa-apa," jelas Tito.

Editor: Rony Sitanggang