Bapanas Ungkap Harga Beras Lampaui HET di Sejumlah Daerah

Beras premium dan medium zona tiga (Maluku dan Papua), lebih tinggi 14 persen dari HET

KBR, Jakarta- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, berdasarkan perkembangan rata-rata harga pangan strategis tingkat konsumen, beras premium dan medium di zona 2 dan 3 berada di status “perlu intervensi”.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy memerinci, beras premium dan medium zona tiga (Maluku dan Papua), lebih tinggi 14 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan harga beras premium dan medium di zona dua (Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan), lebih tinggi 6,15 persen hingga 7,96 persen dari HET beras sesuai Surat Kepala Bapanas yang berlaku 25 April hingga 31 Mei 2024.

"Sedikit kaitan dengan kenaikan harga beras mungkin nanti kami akan memerintahkan Bulog untuk segera menyalurkan beras SPHP, khususnya di zona 3 dan zona 2, sehingga harganya akan segera turun," ucap Sarwo Edhy melalui siaran di YouTube Kemendagri, Senin, (4/6/2024).

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menambahkan, hingga 31 Mei 2024, pemerintah telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 738.148 ton. Menurutnya, wilayah penyaluran SPHP terbesar yakni DKI Jakarta, Banten hingga Maluku.

Selain itu,  pemerintah juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sarwo mengeklaim, Bapanas telah mengalokasikan anggaran di dinas urusan pangan kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan gerakan pasar murah dan pengendalian inflasi.

Baca juga:

• Relaksasi HET Beras Diperpanjang, Pengamat: Bukan Jaminan Pasokan Merata
• Benarkah Perpanjangan Relaksasi HET Beras Untungkan Petani?

Sarwo Edhy mencatat, hingga akhir Mei lalu, pemerintah telah melaksanakan gerakan pasar murah sebanyak 4.710 kali di 37 provinsi dan 410 kabupaten/kota.

Meski begitu, dia tidak membantah ada sejumlah pemda yang tidak melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, antara lain Aceh meliputi Aceh Tengah hingga Aceh Timur. Serta Solok, Sumatera Barat dan Banjarnegara, Jawa Tengah.

Bapanas berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.

Petani Merugi

Meskipun harga beras medium dan premium melampaui HET beras, namun petani tidak dapat mengambil untung.

Pengamat Pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi (CORE) Eliza Mardian mengatakan, petani lebih diuntungkan jika pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah. Menurutnya, saat ini kelompok petani menuntut kenaikan HPP gabah Rp2.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram.

"Artinya ketika harga beras naik, tidak langsung dirasakan oleh petani, yang sangat dirasakan petani itu adalah harga gabah. Jadi kenaikan HET ini akan menguntungkan para pedagang yang mana itu mengendalikan harga. Sementara petani itu tidak terlalu terdampak karena yang diterima oleh petani itu adalah harga gabah, jadi harga yang ada di konsumen itu seringkali tidak mencerminkan supply yang sesungguhnya," ucap Eliza kepada KBR, Selasa, (4/6/2024).

Pengamat Pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi (CORE) Eliza Mardian mendorong Perum Bulog menyerap semua produksi petani dalam negeri dengan harga yang diharapkan petani. Menurutnya, saat ini Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih didominasi dari pasokan impor.

Editor: Muthia Kusuma Wardani