Wacana Rekrutmen ASN Tiga Kali Setahun, KPPOD: Sesuaikan Kebutuhan

"Jadi yang kerja keras di sini sebenarnya pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN-RB untuk melakukan asesmen terkait dengan kebutuhan (pegawai ASN) di daerah," ucap Herman

KBR, Jakarta- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menekankan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), untuk melakukan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman mengatakan rencana pemerintah untuk membuat rekrutmen ASN menjadi tiga kali dalam setahun yang tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN sah-sah saja. Namun, dia mempertanyakan kesesuaian pola rekrutmen tiga kali dalam setahun dengan urgensi kebutuhan ASN di daerah.

Menurut Herman, KemenPAN-RB mesti memastikan terlebih dahulu jumlah pegawai ASN yang dibutuhkan daerah.

“Ya kita sepakat mengubahnya tidak sekali setahun, tetapi yang mesti jadi tolok ukurnya adalah basis kebutuhan aparatur di pemerintah daerah sendiri. Jadi yang kerja keras di sini sebenarnya Pemerintah Pusat dalam hal ini KemenPAN-RB untuk melakukan asesmen terkait dengan kebutuhan (pegawai ASN) di daerah. Sehingga nanti proses seleksinya mengikuti kebutuhan atau pos-pos yang mesti diisi oleh ASN di setiap daerah,” ucap Herman kepada KBR, Kamis (14/9/2023).

Baca juga:

- DPR dan KPPOD Mengkritik Pengelolaan Anggaran Negara

- KADIN Sebut Pelayanan Publik Bisa Molor Jika ASN WFH

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan ada tujuh isu dalam RUU ASN yang dibahas. Salah satunya terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN.

Azwar mengatakan siklus rekrutmen ASN yang digelar setahun sekali atau dua tahun sekali membuat munculnya perekrutan honorer. Karena itu, ke depan rencananya siklus rekrutmen ASN akan dilakukan tiga kali dalam setahun.

Editor: Resky Novianto