"Tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan. Masalah KIP, kemudian BPI, beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan."
Penulis: Heru Haetami
Editor: Muthia Kusuma Wardani
KBR, Jakarta- Istana Kepresidenan menanggapi aksi "Indonesia Gelap" yang digelar mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada biaya pendidikan.
"Tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan. Masalah KIP, kemudian BPI, beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat, nggak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan, karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga bagi kami," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (18/2/2025).
Prasetyo menambahkan, efisiensi anggaran hanya menyasar pengeluaran kementerian atau lembaga yang dianggap tidak produktif.
"Yang tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat seremonial, seminar, FGD, yang kita merasa apalagi yang perlu kita FGD-kan, kita seminar-kan. Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat, enggak begitu semangatnya," imbuhnya.
Baca juga:
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, namun meminta agar narasi yang disampaikan dalam aksi tidak menyimpang dari kenyataan.
Aksi Indonesia Gelap
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama BEM Seluruh Indonesia (SI) dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa "Indonesia Gelap" di berbagai daerah. Aksi ini menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap membebani masyarakat, termasuk efisiensi anggaran pendidikan dan program makan bergizi gratis (MBG).
Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna mengungkapkan kekhawatiran atas kebijakan tersebut.
"Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga, waktu itu sekitar 600 ribu mahasiswa yang ada di Indonesia terancam, 600 ribu mahasiswa penerima KIPK di Indonesia terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Jadi seperti itu, itu yang rasanya akan berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Aksi bertajuk "Indonesia Gelap" digelar di kawasan Patung Kuda, diikuti oleh ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Aksi serupa juga diselenggarakan di berbagai daerah, ribuan mahasiswa menggelar aksi "Indonesia Gelap" di Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Di Jakarta, demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, diikuti oleh ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil.
Baca juga:
