"Ada polisi dan TNI, tapi kita harus nego dulu biar mereka mau bantu,"
Penulis: Heru, Haetami, Muthia Kusuma
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Rini, warga Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat mengaku masih tidak menyangka rumahnya akan diterjang banjir.
Air luapan sungai membuat seluruh kawasan klaster di perumahan Darmawangsa Residence di Tambun Utara tergenang air setinggi perut orang dewasa. Padahal, banjir rob tahun 2020 lalu tidak sampai menerjang area tempat tinggalnya.
"Kan selama ini aku tinggal di sana, aku tuh gak pernah di situ banjir, aku udah tinggal di sana 3 tahun. Karena aku gak punya pengalaman banjir dan separah itu, ya banjir apapun juga aku gak pernah sih. Aku tunggu di rumah, aku juga bingung, aku harus kemana, karena airnya masih deras, kayak kita mau jalan ke tempat yang east tadi, tapi tuh airnya deras banget, dan aku bingung kayak aku harus ngapain. Jadi aku tuh selamat dari pagi, aku nyampe tuh kira-kira jam sembilanan ya jam sembilan sampai jam tiga, aku tuh nunggu disana, dan terakhir aku ninggalin rumah itu udah hampir seperut," ungkap Rini saat dihubungi KBR, Rabu, (5/3/2025).
Rini mengatakan, warga di perumahan tempat tinggalnya itu belum tersentuh bantuan tim evakuasi. Menurutnya, warga di sana secara mandiri menyelamatkan diri keluar dari kepungan banjir.
"Jadi kan aku tuh evakuasi mandiri jam 3, dari jam, aku balik rumah tuh jam 9, pokoknya aku sampai jam 3 sore di rumah itu, sebenernya aku selalu pantau grup perumahan, sampai malam itu tetangga aku masih ada yang kejebak banjir," katanya.
Rini mempertanyakan mitigasi bencana banjir di daerahnya. Tak ada bantuan tanggap darurat untuk mengevakuasi korban banjir. Padahal kata dia, banyak anak-anak dan lansia.
"Di sana rata-rata tuh kayak ibu hamil, anak-anaknya masih bayi, sama lansia yang udah gak bisa jalan, yang udah pake kursi roda. Dan itu, malam itu aku dapet info malam itu jam 10 atau jam 11 itu katanya, di pintu yang ujung yang east itu, ada polisi dan TNI, tapi kita harus nego dulu biar mereka mau bantu," ucap Rini.
Warga bertahan dengan balon kolam renang mainan anak dan kasur yang terbuat dari karet. Keduanya, cukup untuk membantu warga mengevakuasi anak-anak dan lansia.
"Rata-rata yang bantu evakuasi itu kan warga-warga juga, dan pake kolam renang itu sama tempat tidur itu, yang aku pake juga. Jadi kita tuh bantuan, jadi kayak yaudah selesai ini balik lagi ke sana, balik lagi ke situ gitu aja. Perahu karet gak ada, tapi kalau gak salah ya, itu ada perahu tapi dari bank mandiri, tapi aku gak tau itu bener atau enggak, tapi di grup bilang ada perahu, tapi bukan perahu karet, perahu kayu perahu apa sih," ujarnya.
Baca juga:
Rini mengungkap permukiman yang ia tinggali dekat dengan aliran sungai. Kondisi itu kata dia, seharusnya menjadi pengingat pemerintah lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar menyiapkan sistem peringatan dini. Terlebih, untuk daerah-daerah rawan banjir.
"Jadi warga tuh kayak ada persiapan untuk apa yang harus kita siapkan, untuk evakuasi mandiri, atau ibu hamil, anak-anak harus kita lebih dahulukan atau gimana gitu. Jadi kayak kalau yang lain tuh kayak benar-benar yaudah lah sebenarnya ya keluar lah yang sendiri kalau bisa sendiri. Tapi yang kalau gak bisa yaudah bantu gitu, itu nggak ada. Sebenarnya ada pemberitahuan sedikit aja gitu, malamnya atau apanya kita kan jadi gak kayak gini," pungkasnya.
Sementara itu, Abdul (28), warga Perumahan Kampung Cerewet, Jalan Kesuma I menceritakan bagaimana banjir tiba-tiba masuk ke rumahnya meski tidak ada hujan. Ia menyadari air mulai menggenang di halaman sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dengan cepat.
Saat air terus meninggi hingga mencapai paha orang dewasa, ia bersama keluarganya harus segera menyelamatkan barang berharga dan kendaraan sebelum akhirnya mengungsi. Namun, beberapa barang seperti kulkas tidak bisa diselamatkan karena kepanikan saat air terus bertambah.
Setelah banjir surut, Abdul melihat banyak lumpur yang masuk ke dalam rumahnya, membuat proses pembersihan lebih sulit dibanding banjir tahun 2020.
"Tahun (2020) lebih parah karena ada hujan lebat, tapi tahun ini lumpurnya lebih banyak dan sulit dibersihkan," ucapnya kepada KBR, Rabu, (5/3/2025).
Abdul juga menjelaskan, beberapa warga yang sakit dan harus dibantu menuju pengungsian. Selama banjir, listrik mati dan pasokan air bersih terbatas karena banyak warga menggunakan air PAM secara bersamaan.
Terkait evakuasi, Abdul mengungkapkan ia dan keluarganya memilih evakuasi mandiri sebelum debit air semakin tinggi. Meski ada perahu karet dari pihak pemerintah, ia tidak sempat menggunakannya. Ia berharap pemerintah lebih cepat tanggap dalam menangani bencana dan segera melakukan evaluasi serta perbaikan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang.
"Perlu ada pembersihan dan perbaikan pintu air serta tanggul besar agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi," harapnya.
Gugatan Class Action
Banjir yang melanda Perumnas 2 Komplek Departemen Keuangan, Kayuringin, Bekasi juga mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi warga. Namun, sebagian warga tidak berencana mengajukan gugatan class action terhadap pihak mana pun. Salah satu warga terdampak, Herdaru, menyatakan meskipun banyak perabotan rumah tangga seperti kasur dan sofa terendam air, warga memilih untuk menerima musibah ini sebagai bagian dari introspeksi.
"Kami tidak terpikir untuk itu (mengajukan gugatan class action). Kami mengalir saja apa adanya, karena ini juga bagian introspeksi dari kami juga. Mungkin memang dari kami juga sedang diuji ya di bulan puasa ini ya, dari ujian materi hingga ujian menahan lapar dan haus, sehingga kami berharap semua saling introspeksi dan berbenah kembali agar kedepannya bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya," ucap Herdaru kepada KBR, Kamis, (6/3/2025).
Menurut Herdaru, banjir kali ini bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dengan peningkatan sekitar lima sentimeter. Air mulai masuk ke rumah warga sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 pagi, meskipun rumahnya sendiri sudah lebih tinggi satu meter dari jalan.
Ketika air semakin meninggi, ia dan keluarganya terpaksa mengungsi mandiri menggunakan kasur angin. Meski kondisi sulit, koordinasi antarwarga melalui grup WhatsApp forum RW dan Karang Taruna masih berjalan baik, sehingga evakuasi bisa dilakukan secara mandiri. Sayangnya, hingga kini, belum ada bantuan dari pemerintah.
"Biasanya sih tahun 2020 kita dikirimi stok makanan cuma sampai hari ini belum ada," jelasnya.
Herdaru menegaskan, ia lebih berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk mencegah banjir, ketimbang mengharapkan kompensasi melalui gugatan hukum. Ia menyoroti pentingnya menjaga lahan resapan air dan memperbaiki akses aliran sungai agar air bisa mengalir lebih lancar ke laut.
"Semoga pemerintah dan masyarakat sekitar itu sama-sama menjaga kebersihan lingkungan yang pertama. Kedua di mana lahan-lahan diperuntukkan untuk kawasan air atau resapan air, tolong tetap dijaga jangan diubah alih fungsinya menjadi perumahan atau menjadi mal. Lalu yang ketiga sebisa mungkin untuk akses jalannya air dari sungai menuju laut dipermudah, kalau perlu diperkuat lagi atau diuruk atau semacamnya, digali, agar lebih dalam sungainya sehingga air yang masuk itu volumenya bisa lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya," pungkasnya.
Baca juga:
Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Perma Class Action dan UU Perlindungan Konsumen, masyarakat yang menjadi korban banjir bisa mengajukan gugatan class action.
Pada 2020 lalu, PN Jakarta Pusat terima gugatan class action banjir Jakarta.
Gugatan perwakilan kelompok oleh 312 warga korban banjir Jakarta diajukan karena warga menilai Pemerintah DKI Jakarta lalai mengantisipasi banjir, sehingga menimbulkan kerugian. Warga menggugat kerugian materiil dan imateriil sebesar lebih dari Rp1 triliun.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, per Rabu (6/3/2025) menunjukan, banjir telah berdampak pada 16.371 kepala keluarga (KK), dengan total 61.648 jiwa. Dari jumlah tersebut, 48.000 jiwa terpaksa mengungsi dan saat ini ditampung di 14 posko pengungsian yang telah didirikan.
Banjir ini tersebar di 24 desa yang berada di 16 kecamatan di Kabupaten Bekasi, meliputi: Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, Sukatani, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat, dan Setu.
