Dengarkan

Audio ini dihasilkan oleh AI

KBR, Jakarta- Kebijakan pendidikan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai belum menjawab persoalan fundamental, yaitu kesejahteraan guru.

Meski hasil survei Poltracking mencatat tingkat kepuasan publik atas kinerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor pendidikan mencapai 79%, namun Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) justru mempertanyakan survei tersebut.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyebut kebijakan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan guru non-ASN, khususnya honorer.

“Kami di jaringan juga bertanya apakah ada yang disurvei. Itu nggak ada sih ya kalau kami, mungkin bukan guru kali yang ditanya. Dari sisi anggaran itu kan kenaikannya hanya 500 ribu untuk tunjangan profesi guru non-ASN. Kalau tunjangan profesi ASN nggak ada perubahan,” ujar Retno dalam siaran Ruang Publik KBR, Rabu (22/10/2025).

Ia juga menyinggung janji kampanye presiden terpilih soal gaji minimal guru. Padahal, kata dia, dalam turunannya pada Asta Cita poin keempat disebutkan pemerintah akan terus menyediakan beasiswa bagi guru, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru PAUD, dan mengangkat guru menjadi ASN.

“Janji Asta Cita-nya Pak Prabowo itu sebenarnya menyebutkan untuk batas minimum seperti UMR-nya gitu ya. Untuk guru tuh berapa sih minimal dibayar (tapi) sampai hari ini nampaknya tidak disentuh itu sama sekali,” ujarnya.

Dalam pandangan Retno, kemauan politik untuk menyejahterakan guru seharusnya lebih kuat, terlebih jika dibandingkan dengan program prioritas terbaru yang dianggap memerlukan kajian lebih mendalam.

“Ini terkait political will kok. MBG aja yang tidak ada dalam amanat konstitusi bisa kok dilaksanakan bahkan dengan anggaran jumbo. Lalu guru kenapa tidak bisa direalisasikan. Jadi menurut saya bisa. Ini soalnya adalah mau mau atau tidak,” tegas Retno.

Kesejahteraan Guru Belum Terjamin

Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai fokus pemerintahan Prabowo-Gibran setahun belakangan belum menyentuh kebutuhan paling mendesak terkait validitas data guru dan jaminan kesejahteraan mereka.

“Ada 1 juta guru lebih yang kesejahteraannya masih jauh di bawah standar layak hidup. Bagaimana bisa mengajar lebih baik kalau kesejahteraannya tidak terjamin,” ujar Peneliti Pendidikan IDEAS Agung Pardini dalam siaran Ruang Publik KBR, Rabu (22/10/2025).

IDEAS mencatat rata-rata gaji guru di Indonesia di bawah Rp2 juta per bulan, menurut data pada 2024.

Berapa Gaji Guru di Indonesia?

Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa melakukan survei kesejahteraan guru di Indonesia pada pekan pertama bulan Mei 2024 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional.

Survei yang dilakukan secara daring terhadap 403 responden guru di 25 Provinsi memiliki komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang.

Responden survei terdiri dari 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak dan 45 Guru PPPK.

“Survei tersebut mengungkapkan bahwa sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 Juta per bulan dan 13 persen diantaranya berpenghasilan dibawah Rp 500 Ribu per bulan,” kata Muhammad Anwar, Peneliti IDEAS, Selasa (21/05/2024) dikutip dari ideas.or.id

Anwar menambahkan, jika melihat lebih dalam kepada responden Guru Honorer/Kontrak maka akan terlihat rendahnya tingkat kesejahteraan mereka, di mana 74 persen Guru Honorer/Kontrak memiliki penghasilan di bawah Rp 2 Juta per bulan bahkan 20,5 persen diantaranya masih berpenghasilan dibawah Rp 500 Ribu.

“Nominal tersebut masih di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan UMK sebesar Rp 2.038.005. Ini artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur Anwar.

Klaim Tunjangan Profesi Guru Sudah Diberikan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ia mengeklaim lebih dari 1,4 juta guru berstatus ASN telah mendapatkan peningkatan tunjangan profesi guru (TPG) dengan nilai total Rp 34,70 triliun sepanjang 2025. Itu disebut sebagai upaya pemerintah menyejahterakan guru.

TPG juga diberikan kepada 395.967 guru non-ASN dengan total anggaran yang disalurkan senilai Rp 6,56 triliun.

"Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi," ujar Mu'ti dalam dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Gaji Guru Honorer Bakal Dinaikkan 2026

Mu’ti turut mengumumkan kenaikan insentif bulanan dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan mulai tahun depan.

“Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan Rp100 ribu, sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan,” ujar Abdul Mu’ti di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Kenaikan insentif ini, kata Mu’ti, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer. Skema pembayarannya juga dibuat lebih efisien dengan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing guru penerima.

“Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Ini merupakan terobosan dalam memberikan layanan birokrasi yang tidak birokratis,” imbuhnya.

Menurut data Kemendikdasmen, insentif guru honorer tahun 2025 telah disalurkan seluruhnya pada bulan Juli lalu. Sebanyak 347.383 guru menerima pembayaran dengan total dana mencapai Rp736,31 miliar atau Rp2,1 juta per penerima.

Beasiswa untuk 150 Ribu Guru Tahun Depan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki jenjang pendidikan D4 atau S1 mulai tahun 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberian beasiswa tersebut dalam anggaran tahun 2026.

“Tahun depan kami sudah mengalokasikan untuk 150 ribu beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026," kata Mu'ti.

Mu'ti mengatakan program pemberian beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 itu diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Pada tahun ini, lanjutnya, Kemendikdasmen telah memberikan beasiswa kepada 12.500 guru dengan nominal sebesar Rp3 juta per semester sehingga kini para guru tersebut sudah memulai proses pembelajaran.

"Sehingga harapan kami dalam satu tahun program ini selesai dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang," ujarnya.

Selain itu, Mu'ti menambahkan pihaknya juga siap mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun depan, dengan jumlah target yang diperluas menjadi lebih dari 800.000 guru.

Kesejahteraan Guru Jadi Kunci Kualitas Pendidikan

Pengamat pendidikan UIN Jakarta dan Ketua PB PGRI, Jejen Musfah, menegaskan kesejahteraan guru menjadi kunci kualitas pendidikan nasional.

“Indikatornya pertama itu kesejahteraan guru. Jangan ada lagi lah 80 tahun merdeka tapi gaji guru masih Rp 250–300 ribu. Jauh sekali di bawah UMR”, ujar Jejen dalam siaran Ruang Publik KBR, Rabu (22/10/2025).

PGRI, kata dia, mendorong agar ketentuan gaji minimal guru dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas. Menurutnya, ketentuan penghasilan guru yang diatur sesuai aturan hukum sangat urgen bagi tenaga pendidik.

“Harus dipastikan bahwa undang-undang harus menjamin bahwa apapun status guru punya penghasilan minimal,” ujar Jejen.

Ia juga menyoroti ketimpangan yang terjadi antara penghasilan guru ASN dan Non-ASN yang masih kerap terjadi

“Tidak boleh ada lagi ketidakadilan, antara penghasilan guru ASN dan non-ASN. Ini yang saat ini belum terjawab oleh pemerintahan Prabowo," lanjutnya.

Anggaran Pendidikan untuk Gaji Guru

Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Dari total angka tersebut, sebesar Rp297,2 triliun merupakan anggaran yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat.

Pemerintah memberikan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 477,7 ribu guru non-PNS.

Berikutnya, sebesar Rp347,09 triliun dialokasikan melalui Transfer ke Daerah. Anggaran tersebut dipakai untuk pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa.

Kemudian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, TPG untuk 1,5 juta guru Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.

Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media

Baca juga:

- Berapa Rapor Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Sektor Pendidikan?

- Satu Tahun Prabowo-Gibran, Berapa Skor Kinerja Pemberantasan Korupsi?