Ia menyarankan agar bukti berupa video tersebut segera diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Muthia Kusuma

KBR, Jakarta- Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI, dari Fraksi PKS, Nasir Djamil memberikan tanggapan terkait pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengklaim memiliki video skandal korupsi para petinggi negara.
Pernyataan tersebut, menurut Nasir, menunjukkan adanya perseteruan yang kini menjadi konsumsi publik. Ia mendorong agar bukti berupa video tersebut segera diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Meski demikian, Nasir juga mempertanyakan kebenaran dari video yang dimaksud.
"Pernyataan itu menunjukkan bahwa memang ada perseteruan. Saling buka-membuka begitu ya. Jadi Hasto mungkin lewat juru bicaranya akan membuka ini karena dia merasa dikriminalisasi kan. Karena memang ini ditetapkan pada seorang Sekjen partai besar ya tentu menimbulkan kehebohan. Ya bagi saya dan masyarakat Indonesia tentu hanya bisa mengatakan menunggu saja apakah film itu jadi diputar atau tidak," ujar Nasir kepada KBR, Minggu (29/12).
Nasir Djamil mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap fokus bekerja sesuai koridor hukum. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme agar lembaga antirasuah itu tidak terjebak dalam politisasi kasus.
"Kita berharap semuanya sesuai dengan koridor atau ketentuan hukum yang berlaku. Tentu saja lima orang komisioner KPK dan Dewas itu harus sama-sama bertanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK, dan kemudian meningkatkan indeks persepsi korupsi, dan on the track dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan penyelidikan," ucap Nasir.
Baca juga:
- Menanti Nyali Hasto Buka Video Korupsi Petinggi Negeri
- KPK Tanggapi Klaim Hasto Soal Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto memiliki puluhan video skandal korupsi yang dapat menggemparkan masyarakat.
Video tersebut, menurut Guntur, berisi bukti terkait kasus korupsi para pejabat negara, termasuk upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan yang hampir dijadikan tersangka oleh KPK.
"Jadi video ini memang terkait dengan skandal-skandal korupsi yang akan menggemparkan, akan menyebut nama dan semuanya akan dibiarkan tanpa sensor, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Semuanya akan dijelaskan terkait korupsi-korupsi yang selama ini merugikan negara triliunan, miliaran, dan menyeret petinggi-petinggi negara," ujar Guntur berdasarkan rekaman yang diterima KBR, Minggu (29/12).
"Baik yang masih menjabat, atau yang sudah mantan, dan juga bagaimana seorang petinggi penegak hukum dipakai dan disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi seorang anak dari mantan pejabat," sambungnya.
Guntur juga menyebut, video-video tersebut telah diamankan dan dititipkan kepada pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
Sementara itu, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kasus ini turut menyeret nama Harun Masiku, eks-politikus PDIP, yang hingga kini masih buron setelah empat tahun.