Ekonom menilai ada program-program besar yang boros anggaran, tetapi tidak menyentuh langsung masyarakat di bawah.
Penulis: Naomi Lyandra
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja ekonomi nasional dinilai kalangan ekonom masih belum bergerak optimal. Motor penggerak ekonomi juga dianggap belum panas untuk bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir 2025. Bahkan dianggap jauh panggang dari api, dengan target 8 persen di 2029.
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti pendekatan kebijakan ekonomi yang dilakukan mayoritas masih bersifat sentralistis. Apalagi, kata dia, persoalan kerap muncul saat diterjemahkan ke dalam anggaran.
“Memang ada program-program besar yang boros anggaran, tetapi tidak menyentuh langsung masyarakat di bawah. Misalnya MBG, Makan Bergizi Gratis. ini kan sentralistis," kata Wijayanto dalam Ruang Publik KBR, Kamis (23/10/2025).
Wijayanto mengatakan beberapa program besar pemerintah belum efektif menyentuh masyarakat. Menurutnya, diperlukan perbaikan tata kelola yang lebih komprehensif.
“Permasalahannya adalah belum tentu itu adalah cara yang paling efisien dan optimal,” tuturnya.
Ia turut menyoroti pandangan perspektif fiskal dan arah kebijakan program strategis pemerintah. Menurutnya, gambaran besar ekonomi pemerintahan Prabowo relatif baik, namun implementasi teknis terkadang tidak berjalan di lapangan.
“Saya melihat dari hal-hal besar, gambar besar itu banyak hal yang sudah benar. Pak Prabowo sangat concern untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan Pak Prabowo ini adalah diplomat dan salesman yang ulung,”
Pengusaha: Penguatan Daya Beli dan Stabilisasi Harga menjadi Kunci
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menilai ketergantungan ekonomi terhadap konsumsi rumah tangga belum bergeser secara signifikan dalam setahun terakhir.
“Pertumbuhan ekonomi kita sampai saat ini masih mengandalkan daya beli masyarakat. Untuk itu dari sisi daya beli masyarakat yang kita harapkan adalah pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga pokok pangan,” ujar Sarman dalam Ruang Publik KBR, Kamis (23/10/2025).
Ia juga mengingatkan perlunya keberlanjutan program padat karya, perluasan program, magang kerja, serta percepatan penciptaan lapangan kerja untuk menyerap 3,5 juta angkatan kerja baru tiap tahun.
Selain itu, menurutnya pemerintah perlu mewaspadai dampak kebijakan fiskal terhadap daerah imbas efisiensi transfer ke daerah (TKD).
“Padahal kita lihat bahwa 90% pemerintah daerah ini itu masih mengandalkan transfer dari pusat. Kalau ini dikurangi, praktis pemerintah daerah itu tidak ada pergerakan ekonominya,” tegasnya.
Sarman mengakui kondisi geopolitik menekan perekonomian Indonesia sejak awal pemerintahan. Meski begitu, ia tetap meyakini dan optimistis target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan secara bertahap.
“Dengan semangat kolaborasi dan Indonesia Incorporate, kita memiliki optimisme bahwa target pertumbuhan ekonomi kita 8%. Mudah-mudahan bisa terwujud,” harapnya.
Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Setahun Terakhir?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi catatan penting perjalanan ekonomi kepemimpinan tahun pertama Prabowo-Gibran.
Pada kuartal IV-2024 pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,02%. Namun, ketika berganti tahun, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87% pada kuartal I-2025 secara tahunan atau year on year (yoy).
Laju pertumbuhan itu jauh bahkan lebih rendah dari kuartal I-2024 yang mampu menanjak di level 5,11%.
Namun, kejutan terjadi, saat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mampu melesat hingga ke level 5,12%. Laju pertumbuhan itu melewati level kuartal I-2025 dan bahkan lebih tinggi dari level kuartal II-2024 di 5,05%.
CELIOS: Tata Kelola Anggaran Buruk
Mengutip dari laporan Lembaga Kajian Ekonomi dan Hukum CELIOS, dalam satu tahun pertama pemerintahannya, kabinet Prabowo–Gibran masih belum berhasil memperkuat kualitas kebijakan maupun kepemimpinan.
Tata kelola anggaran dalam satu tahun kabinet Prabowo-Gibran juga mendapat penilaian negatif dari mayoritas responden.
“Sebanyak 42% responden memberikan penilaian ‘sangat buruk’ dan 39% responden memberikan penilaian ‘buruk’. Sementara itu, 17% responden menilai “cukup” dan hanya 3% responden yang memberikan penilaian ‘baik’,” tulis laporan CELIOS.
Kinerja Sektor Ekonomi “Buruk”
CELIOS juga melakukan survei untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah berdampak pada kehidupan masyarakat, survei ini juga menanyakan kondisi ekonomi rumah tangga dan pengaruh program pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa situasi ekonomi masyarakat masih belum membaik.
“Sebanyak 27% responden mengatakan kondisi ekonomi keluarga mereka saat ini lebih buruk dibanding tahun lalu, sementara 45% merasa tidak ada perubahan atau stagnan. Hanya 28% yang merasa kondisi ekonominya membaik,” tulis CELIOS.
Publik Resah karena Pajak dan Pungutan Lain
CELIOS juga menangkap keresahan publik terkait kebijakan ekonomi pemerintah terutama terkait pajak dan pungutan lainnya tergambar dari hasil survei. Sebanyak 84% responden merasa pajak dan pungutan pemerintah saat ini memberatkan masyarakat.
“Temuan ini sejalan dengan banyaknya protes publik belakangan ini terhadap pajak yang dianggap terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan layanan publik yang diterima,” tulis CELIOS.
CELIOS menyatakan penilaian negatif ini mencerminkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum membaik.
“Banyak orang merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari program pemerintah, sementara beban ekonomi justru bertambah karena berbagai jenis pajak dan pungutan. Dampaknya, daya beli masyarakat semakin tertekan, terutama di tingkat rumah tangga yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambah pernyataan CELIOS.
Sementara itu, responden turut ditanya soal manfaat program pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas responden merasa program tersebut tidak memberi dampak nyata.
“Sebanyak 53% menyatakan bantuan atau program pemerintah tidak berpengaruh apapun terhadap kehidupan mereka. Bahkan 4% responden merasa program tersebut justru menjadi beban. Hanya 39% yang merasakan manfaat, dengan 25% menyebut program pemerintah cukup membantu dan 14% mengatakan sangat membantu,” catat CELIOS.
Kepala MBG Jadi Menteri Berkinerja Terburuk di Bidang Ekonomi
CELIOS memandang keadaan ekonomi hari ini tidak terlepas dari peran pejabat negara terutama di bidang ekonomi. Survei menunjukkan kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjadi menteri/kepala badan dengan kinerja terburuk di bidang ekonomi dengan skor signifikan -67.
Rangkaian masalah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari tata kelola, transparansi penunjukkan vendor/mitra, dan rentetan keracunan massal penerima manfaat menjadi faktor utama.
“Selain itu, anggaran jumbo yang tidak sebanding dengan dampak program dari MBG ini juga menjadi masalah struktural yang menjadi atensi publik,” tulis pernyataan CELIOS.
Sementara itu, Widiyanti Putri Wardhana selaku Menteri Pariwisata mendapatkan skor -22. Kemudian, Budiman Sudjatmiko selaku kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mendapatkan skor -17.
Latar Belakang Survei CELIOS
Hasil studi CELIOS melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili sejumlah desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan. Waktu Pengambilan survei dilakukan pada tanggal 30 September - 13 Oktober 2025
Survei juga dilakukan secara nasional dan melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan, sehingga mewakili keberagaman sosial dan demografis penduduk. Survei masyarakat umum dilakukan pada 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025.
Prabowo Masih Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Mengutip dari ANTARA, Presiden Prabowo Subianto, di Forbes CEO Conference 2025, Rabu (15/10) malam, memaparkan strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen lewat Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menggaet investor.
Kepala Negara, dalam sesi wawancara eksklusif bersama Steve Forbes di Jakarta, menyebut pertumbuhan ekonomi nasional itu sebagai angka yang rasional untuk dicapai.
"Saya kira, pertumbuhan 8 persen sangat bisa dicapai. Misalnya, melalui program makan gratis saja, kami sudah menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung," katanya di hadapan para pemimpin bisnis dan investor global yang hadir.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sejumlah program strategis pemerintah, termasuk MBG untuk anak sekolah telah memberikan efek langsung pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
Delapan Program Paket Ekonomi di 2025
Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 diluncurkan pemerintah. Kebijakan ini mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Total stimulus yang digelontorkan mencapai Rp16,23 triliun, demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menerbitkan sejumlah program yang disebut Program Paket Ekonomi 2025, termasuk di dalamnya bantuan pangan untuk periode Oktober–November 2025.
Airlangga menyebutkan Program Paket Ekonomi 2025 itu terbagi atas delapan program yang akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2025, kemudian empat program yang dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.
Delapan program akselerasi itu, Airlangga memaparkan pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi, maksimal setahun setelah lulus untuk para lulusan baru (fresh graduate).
"(Lulusan baru, red.) itu nanti di-link-and-match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri," kata Airlangga dalam jumpa pers di Kantor Presiden, selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin, 15 September 2025 dikutip dari ANTARA.
Airlangga menyebut kuota untuk program magang itu sebanyak 20.000 orang dan selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP) per orang Rp3,3 juta per bulan. Upah tersebut diberikan selama periode 6 bulan.
Tanggungan Pph 21 sampai Pemberian Bansos
Pemerintah turut menanggung pajak penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja sektor pariwisata.
Airlangga menyebut pemerintah sebelumnya telah menanggung pajak penghasilan untuk pekerja sektor padat karya.
"Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja. Dan, (bantuan, red.) ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak tahun 2025 ataupun 3 bulan. Anggarannya, Rp120 miliar," ujarnya.
Ketiga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan untuk periode Oktober 2025 sampai dengan November 2025, yaitu sebanyak 10 kilogram beras per penerima manfaat.
"Nanti kita evaluasi untuk bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun," kata Airlangga.
Program keempat yang diluncurkan pemerintah untuk tahun ini, yaitu bantuan iuran jaminan kehilangan, kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup mitra lepas pekerja paruh waktu, pengendara ojek online, pengendara ojek pangkalan, sopir, kurir, dan sopir logistik.
Dana untuk bantuan iuran JKK dan JKM itu telah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp36 miliar.
Program kelima, Airlangga melanjutkan, layanan tambahan berupa bantuan pembelian rumah dari BPKS Ketenagakerjaan.
Relaksasi Kredit hingga Platform untuk Gig Economy
Kemudian, Airlangga melanjutkan ada juga relaksasi SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan bunga kredit para developer juga diturunkan, yang semula BI rate plus 6 persen, menjadi BI rate plus 4 persen.
"Ini targetnya Rp150 miliar, ditanggung oleh BPJS," sambung Airlangga.
Program keenam, pemerintah juga mengucurkan bantuan upah untuk sektor padat karya, yang penyalurannya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Jumlah penerima bantuan itu sebanyak 609.465 orang untuk periode September sampai dengan Desember 2025. Dana yang digelontorkan oleh Kemenhub untuk bantuan upah itu sebesar Rp1,8 triliun, sementara oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,5 triliun.
Program ketujuh, Airlangga melanjutkan pemerintah mempercepat deregulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang mencakup penerbitan sejumlah regulasi turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2025, kemudian integrasi RDTR digital ke satu sistem OSS.
Terakhir, program kedelapan ialah peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk UMKM, dan platform lainnya untuk para pekerja gig economy, yang tahap awalnya dilaksanakan di Jakarta.
Stimulus Sudah Diberikan Awal Tahun 2025
Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi seperti diskon harga tiket pesawat hingga tarif tol pada Ramadan.
"Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di Bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di Bulan Maret 2025," kata Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).
"Empat, stimulus pada Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, stabilitas harga pangan," lanjut Prabowo.
Prabowo juga menyebut menyiapkan kebijakan strategis dalam paket stimulus ekonomi. Ia juga menyebut pemerintah akan mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan realisasi panen padi secara optimal.
Purbaya Yakin Ekonomi Kuartal IV-2025 Tumbuh
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin konsumsi rumah tangga bakal mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV-2025.
“(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025) dikutip dari ANTARA.
Purbaya optimistis pertumbuhan konsumsi rumah tangga bakal menunjukkan tren yang berbeda pada kuartal terakhir 2025, lantaran telah memberikan suntikan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp200 triliun.
Insentif likuiditas itu bertujuan untuk mengakselerasi penyaluran kredit terhadap sektor riil, yang pada akhirnya ditargetkan dapat meningkatkan uang beredar dan mendongkrak perekonomian nasional.
“Kalau saya lihat dari data, sepertinya data penjualan ritel dari Bank Indonesia (BI) sudah mulai naik di September, karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan sudah mulai terasa di sistem,” ujarnya.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini yakin dampak kebijakannya akan makin terasa pada Oktober, November, dan Desember. Dia pun akan terus memantau perkembangan uang yang beredar di masyarakat untuk menjadi evaluasi pertimbangan kebijakan berikutnya.
Saran Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menekankan pentingnya reformasi program pemberdayaan masyarakat untuk mendongkrak ekonomi secara menyeluruh.
“Ke depan, saya mengusulkan agar pemerintah punya program-program yang sifatnya produktif. Bukan konsumtif semata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wijayanto berpendapat menegaskan masih terdapat sejumlah catatan strategis untuk menjaga momentum tetap pada jalur yang diinginkan pemerintah.
“Kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ini mencapai 5,2 persen artinya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga dan empat itu harus di atas 5 persen. Nah, ini satu tantangan,” katanya.
Wijayanto memberikan tiga rekomendasi kebijakan inti. Menurutnya, pemerintah mesti memperhatikan secara cermat, sebelum menjalankan program-program di bidang ekonomi ke depan.
“Kepada pemerintah untuk memperbaiki teknokrasi kebijakan, kemudian memperbaiki komunikasi, yang terakhir adalah memperbaiki eksekusi,” pungkasnya.
Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media
Baca juga:
- Ironi Kesejahteraan Guru: Ketimpangan Gaji dan Realita Lapangan di Setahun Prabowo
- Berapa Rapor Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Sektor Pendidikan?
