Dengarkan

KBR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada proyek mangkrak meski kementeriannya mengalami pemangkasan anggaran yang besar.

Dody mengatakan tetap akan memperhatikan kualitas proyek-proyek yang sedang berjalan. Ia menyebut akan memaksimalkan anggaran yang ada.

"Kendalanya sementara waktu sih aman-aman aja ya. Saya adalah orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu, dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan dengan apa yang saya punya. Tapi, kalau sudah maksimal dan tuntutannya besar, ya, tinggal bilang ke bapak Presiden. 'Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan apa yang Bapak kasih. Saya mohon tambahan dong'. Gitu aja. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," kata Dody usai rapat bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/02/2025).

Doddy mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada penyesuaian kembali terkait program-program yang akan diprioritaskan lebih lanjut pada tahun ini.

Ia mengatakan anggaran yang ada nantinya akan diutak-atik agar bisa mendukung masyarakat luas

Anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas hingga 80 persen atau senilai Rp81,38 triliun, dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp110,95 triliun. Dengan pemotongan tersebut, anggaran Kementerian PU pada tahun ini tersisa sebesar Rp29,57 triliun.

Baca juga:

• Pemangkasan Anggaran 2025: PDIP Ingatkan Risiko bagi Ekonomi Nasional
• Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya

Waspada dampak

Sebelumnya, Anggota Komisi bidang Infrastruktur DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh Pemerintah.

Yanuar menyayangkan pemotongan anggaran yang besar terhadap Kementerian Pekerjaan Umum. Apalagi Kementerian PU banyak memangkas anggaran untuk program-program yang berdampak langsung untuk kemaslahatan masyarakat.

"Jangan kita main ketok-ketok aja. Pagu indikatif ini kan perubahannya luar biasa. Kalau kita ikutin apa arahan Pak Presiden tentang anggaran-anggaran yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, ini yang dengan masyarakat hilang semua Pak. Asta Cita yang kena, membangun dari desa, membangun dari bawah bisa kosong. Ini desa bicaranya. Jembatan gantung adanya di desa. Ini maksud saya, sebelum kita memberikan persetujuan, saya usul kita pendalaman," kata Yanuar dalam Rapat Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (06/02/25).

Sebelumnya Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah menjadi sasaran efisiensi anggaran. Di antaranya:

• Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemotongan sebesar Rp81,38 triliun atau sekitar 73 persen dari total pagu Rp110,95 triliun.
• Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengalami pemotongan sebesar Rp4,81 triliun atau 75 persen dari pagu anggaran Rp6,39 triliun.
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami penghematan sebesar Rp3,66 triliun atau 69 persen dari pagu sebesar Rp5,27 triliun.
• Kementerian Keuangan mengalami pemotongan anggaran hingga 22% dari total pagu sebesar Rp53,19 triliun pada 2025, dengan pemotongan anggaran sebesar Rp12,3 triliun.
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami pengurangan anggaran dengan total efisiensi sebesar Rp8,01 triliun.
• Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengalami pemangkasan sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp2,33 triliun.
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengalami penghematan sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1% dari pagu anggaran Rp626,39 miliar.
• Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengalami efisiensi sebesar Rp6 miliar atau 66,4% dari pagu anggaran Rp9,02 miliar.
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp2,5 triliun atau sekitar 30% dari total pagu anggaran.
• Kementerian Perdagangan mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 25% dari pagu anggaran.
• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1 triliun atau sekitar 20% dari total pagu anggaran.
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp500 miliar atau sekitar 15% dari pagu anggaran.
• Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp2,74 triliun dari pagu anggaran Rp4,80 triliun, yang berarti pemotongan lebih dari 50%.
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1,2 triliun atau 45% dari pagu anggaran Rp2,67 triliun.
• Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp1,5 triliun atau 50% dari pagu anggaran Rp3 triliun.

Sedangkan lembaga seperti DPR, Polri, TNI tidak mengalami pemotongan anggaran.