"Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada."
Penulis: Wahyu Setiawan
Editor: Rony Sitanggang
KBR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut ada raja kecil yang berupaya melawan kebijakan efisiensi anggaran. Meski begitu, kepala negara memastikan akan tetap melaksanakan efisiensi anggaran. Dia berdalih kebijakan itu dilakukan untuk kepentingan rakyat.
"Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya ingin menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia," kata Prabowo saat membuka Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2/2025)
Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke luar negeri diperbolehkan hanya untuk tugas seperti tugas belajar dan tugas atas nama negara.
Baca juga:
- Anggaran Diblokir Bikin Pembangunan IKN Terhenti? Ini Kata Menteri PU
- Efisiensi Anggaran Capai Rp306 T, Penerima Bansos Terdampak?
Sebelumnya, Prabowo memangkas anggaran negara hingga 306 triliun rupiah. Keputusan itu diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Akibat kebijakan itu sejumlah layanan publik terancam operasionalnya. Di antaranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang 2025 mendapat anggaran 229 namun karena efisiensi berkurang hingga Rp 85 miliar. LPSK mengatakan pengurangan menyebabkan sulit memenuhi bantuan medis bagi 4.700 saksi dan korban kejahatan
Pemangkasan annggaran tak hanya terjadi di lembaga tapi juga di kementerian. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 tersisa Rp29,57 triliun usai dipangkas 70 persen karena kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (9/2/2025).
"Efisiensi anggaran Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun akan berdampak pada pencapaian target output prioritas antara lain bidang sumber daya air sebesar Rp27,72 triliun dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh, serta revitalisasi danau dan situ. Pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29 ribu hektare jaringan irigasi," jelas Dody.
