Memberikan pelayanan yang prima merupakan bentuk nyata dari kinerja dan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Persoalannya, Pembatasan Sosial yang diberlakukan oleh pemerintah di beberapa daerah sangat berdampak pada kinerja pelayanan publik. Hal ini disebabkan adanya beberapa perubahan prosedur pelayanan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Munculnya beragam prosedur baru ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Lantas, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan ini? Bagaimana pihak swasta dapat berperan dan membantu pemerintah dalam menghadapi segala tantangan di masa pandemi ini? Dengarkan penjelasannya bersama Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB dan Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif APINDO (Mantan Ketua Ombudsman RI).

Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih lagi di masa pandemi ini. Namun sayangnya, akibat penambahan jumlah pasien corona setiap harinya menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit makin kewalahan menangani pasien positif Covid-19. Padahal, di sisi lain, banyak pasien di luar Covid-19 yang butuh dilayani. Menjawab permasalahan ini, sejumlah rumah sakit ataupun puskesmas telah menerapkan strategi agar akses masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan tidak terhambat akibat pandemi. Contohnya adalah RSUD Tobelo, di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku yang membuat inovasi bernama SALAWAKU. Serta Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta yang menciptakan Curkelin (Curhat Konsultasi dengan Dokter via Telemedicine). Seperti apa terobosan ini? Dan apa saja yang sudah dilakukan pelayanan kesehatan agar tetap memberikan yang terbaik di saat pandemi covid-19? Dengarkan penjelasannya bersama Martinus Paulus, S.Kep, MARS, Kepala Bidang Keperawatan, RSDU Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara dan dr. Elvira Kamarrow Putri, Dokter di Puskesmas Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta.

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengemukakan sebanyak 68 juta peserta didik mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga tingkat SMA di Indonesia ikut terdampak, dan mereka terpaksa belajar dari rumah akibat pandemi Covid-19. Hal ini melahirkan berbagai inovasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik di tengah pandemi. Tujuannya tentu saja untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif, walaupun diterapkan pembelajaran jarak jauh. Seperti yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Bali. Apa saja terobosannya? Seberapa efektif terobosan tersebut di bidang pelayanan pendidikan? Dengarkan selengkapnya bersama Asep Rahmat, Koordinator Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan I Wayan Abyong, S.Kom, M.Kom, Ketua tim Melajah.id, Ketua MGMP TKI Bali, guru SMKN 1 Bangli, Provinsi Bali.

Di tengah pandemi Covid-19 kita diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan pembatasan ini tentu berpengaruh pula pada sektor pelayanan publik, karena layanan tatap muka ditiadakan. Namun hal ini tidak mengurangi semangat untuk memberikan pelayanan yang prima. Berbagai inovasi dilakukan agar tetap dapat melaksanakan pelayanan, tapi sekaligus memperhatikan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Seperti misalnya yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, yang tetap produktif menghasilkan data- data strategis secara rutin. Ataupun yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Situbondo, yang berinovasi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara online. Apa saja yang dilakukan agar pelayanan tetap berjalan lancar dan efektif? Dan seperti apa inovasi yang sudah dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik di masa pandemi? Temukan jawabannya bersama Awaluddin Kurusi, SE, MM, Kepala BPS Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo dan Hanafi Adiwijaya, SH, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo, Provinsi. Jawa Timur.

Sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah telah menggulirkan berbagai macam bantuan sosial, namun di masa pandemi ini justru menjadi momentum bagi masyarakat untuk saling tolong menolong. Di mana masyarakat berinisiatif melakukan program bantuan sosial untuk menanggulangi dampak Covid-19 dengan cara bergotong-royong. Seperti yang dilakukan warga Kec. Gunungpuyuh, Jawa Barat dengan inovasi Pojok Berbagi. Bukan hanya di Jawa Barat, warga desa Pakkana, Sulawesi Selatan juga membuat terobosan dengan menginisiasi Program Pakkana Sifaletengeng Dalle (Bahasa Indonesia: Pakkana Berbagi Rejeki). Seperti apa program bantuan sosial swadaya masyarakat ini? Dan seperti apa dampaknya di masyarakat? Dengarkan yuk penjelasannya bersama Aries Ariandi, Camat Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Prov. Jawa Barat dan Wikra Wadana, Kepala Desa Pakkana, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan.

Dampak pandemi Covid-19, telah mendorong para penyedia layanan publik untuk melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Di masa ini para penyelenggara layanan publik pun mengubah mindset bahwa digitalisasi merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan pelayanan. Sehingga layanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang meluncurkan DONGKELOR (Dongeng Keliling Online dari Rumah). Inovasi ini dilakukan dengan memindahkan semua aktivitas perpustakaan ke dunia maya, untuk melestarikan budaya mendongeng, meningkatkan minat baca, dan mengedukasi pencegahan covid-19. Selanjutnya juga ada inovasi dari Balai Anak Handayani di Jakarta, yang merupakan lembaga penyedia layanan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Kini pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan secara daring melalui “Konsultasi Online bagi Anak. Seperti apa upaya para penyedia layanan publik dalam melakukan inovasi digital? Dan bagaimana pelayanan mereka dapat berdampak lebih bagi masyarakat di masa pandemi ini? Selengkapnya akan dijelaskan oleh Tulus Wulan Juni, Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan, Kota Makassar dan Neni Riawati, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani, DKI Jakarta.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan terutama dalam penanganan dampak pandemi. Seperti yang dilakukan Kampung Pandai 13 Ulu di Palembang yang giat memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan di masa pandemi, serta gerakan masyarakat sipil yang berbentuk dapur umum dari Solidaritas Pangan Jogja. Kedua gerakan ini ternyata juga masuk dalam jajaran Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB pada bulan Agustus lalu. Lalu bagaimana gerakan masyarakat sipil berperan dalam menghadapi pandemi? Dan seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini telah berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Dengarkan penjelasan Najmah, SKM, MPH, PhD, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya & Inisiator Kampung Pandai 13 Ulu Palembang dan Dina, Koordinator Gerakan Solidaritas Pangan Jogja.

Berbagai inovasi terus dilakukan di masa pandemi ini agar penyelenggara pelayanan publik tetap dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kini pelayanan publik secara serentak beralih secara online, tidak terkecuali di Kabupaten Luwu Utara. Lantas, upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara agar terus dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas? Dan bagaimana bentuk peralihan pelayanan publik di daerah terpencil untuk dapat terus membantu masyarakat? Dengarkan penjelasan lengkapnya bersama Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara.