Jokowi Minta Maaf, Buruh: Banyak Kebijakan Berpotensi Miskinkan Buruh

belum kunjung disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

KBR, Jakarta- Kalangan buruh perempuan menilai kebijakan Presiden Joko Widodo selama berkuasa banyak memiskinkan keluarga buruh. Pemimpin Umum Marsinah.id, Dian Septi Trisnanti mengatakan, kebijakan yang dimaksud, di antaranya terkait peraturan yang menyebabkan upah rendah bagi buruh hingga masih terjadinya praktik represivitas aparat.  Itu sebab dia menegaskan persoalan buruh itu tidak selesai hanya dengan permintaan maaf Presiden.

"Saya rasa tidak cukup dengan meminta maaf, karena kebijakan Presiden Jokowi dari berkuasa sampai sekarang ketika sudah habis periodenya, itu banyak merugikan masyarakat yang berpotensi memiskinkan keluarga buruh secara turun-temurun. Artinya kemiskinannya sistematis. Saat Covid-19 upah kita dipotong sebesar 25%. Berikutnya Undang-Undang Cipta kerja PP 78 tahun 2015," ujar Dian kepada KBR Media, Jumat (2/8/2024).

Baca juga:

• Jokowi Minta Maaf, Istana: Ingin Akhiri Masa Kepemimpinan dengan Baik

Pemimpin Umum Marsinah.id, Dian Septi Trisnanti mengatakan kebijakan yang Jokowi lahirkan juga masih bias gender, hal itu terlihat dari belum kunjung disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah 20 tahun mangkrak.

"Dampaknya adalah kemiskinan struktural, dan itu lebih berdampak kepada pekerja perempuan karena pekerja perempuan rentan, di tengah masyarakat yang masih bias gender. Kebijakan Jokowi itu masih sangat bias gender dan tidak mementingkan perempuan. Ini bisa terlihat dari belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah selama 20 tahun mangkrak. Ini adalah ciri khas pertarungan kelas," jelas Dian.

Dian mengatakan, pemerintah juga belum maksimal dalam melindungi hak buruh di sektor pertambangan nikel. 

"Alih-alih memikirkan keselamatan K3 supaya tidak terjadi ledakan dan tidak bertaruh nyawa, Jokowi malah mendorong hilirisasi nikel yang bisa dibayangkan hutang kita akan habis," kata Dian.