Jaminan Kesehatan bagi Pejuang Kebersihan

KBR, Jakarta, Hariri sadar betul risiko profesinya sebagai pengangkut sampah di kawasan RT 5 RW 8 Pulogebang, Jakarta Timur. Ia rentan mengalami kecelakaan kerja, karena sehari-hari bersinggungan dengan aneka sampah yang tak dipilah.

“Namanya (bekerja) di sampah kita terima risikonya, bakal kena tusukan sate, beling, paku,” kata Hariri.

Bahkan, sudah ada rekannya yang kehilangan nyawa.

“Sampai ada teman yang meninggal juga, karena tetanus, kena (tusuk) sate, enggak dirawat-rawat, kakinya bengkak, enggak diurusin,” tutur dia.

Rekan Hariri bisa saja selamat jika cepat mendapat perawatan. Ketiadaan biaya membuat enggan berobat. Akses ke layanan kesehatan yang terjangkau pun sulit didapat, karena tak punya jaminan kesehatan.

Kerentanan serupa juga dihadapi Harari dan ratusan pengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Ujung Menteng. Bekerja di lingkungan berisiko tanpa proteksi kesehatan. Mereka berstatus pekerja informal, tidak di bawah manajemen TPS.

Marcos adalah koordinatornya. Ia mengakui tak semua kru punya jaminan kesehatan, karena mayoritas perantau.

"Setahu saya, rata-rata enggak (punya jaminan kesehatan), paling ada satu dua. Ya mungkin (karena) cara daftarnya atau gimana, soalnya orang-orang di sini rata-rata jarang pulang, 80% di sini orang Karawang, sebagian orang DKI," jelas Marcos.

Baca juga: 

Jalan Terjal Desa di Bali Kelola Sampah Berbasis Sumber

Ubah Sampah Jadi Energi, Sudah Sampai di Mana Kita?

Beda halnya dengan nasib Rostiati, pemilah sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Ujung Menteng. Perempuan 54 tahun itu bisa mengakses BPJS Kesehatan karena terdaftar sebagai petugas di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur.

Manfaat sebagai peserta BPJS Kesehatan, ia rasakan saat mengalami kecelakaan kerja berat tahun ini. Rostiati harus menjalani operasi sambung jari kaki.

"Ini kaki, kegiling mobil sampah. Saya di rumah sakit itu, ini (jari kaki) hampir putus, disambung. Saya pakai BPJS kesehatan, disambungkan ini, dipasang pen, pokoknya ini pemulihannya hampir 3 bulan, alhamdulillah bermanfaat, saya berobat, dipakai kartunya kemarin," kata Rostiati.  

Rostiati adalah satu dari 12 kru di TPS3R Ujung Menteng. Atasannya, Daniel Iskandar, dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, menuturkan, para kru sangat terbantu dengan BPJS Kesehatan karena pekerjaan yang dilakoni berisiko tinggi. Mereka juga rentan terpapar bahan-bahan berbahaya.

"Di dalam plastik kadang ada cairan kimia, pas meletus keluar, kena tangan. Jadinya tangan langsung gatel-gatel. Terus sampah yang mengendap, biasanya kalau dicangkul itu kan mengeluarkan gas metana, jadi suka ke-hirup. Jadi kebanyakan anak-anak kita paru-parunya udah ke-ganggu. Kemarin sempat ada pemeriksaan kesehatan," kata Daniel.

Di sisi lain, Daniel prihatin dengan ratusan pengumpul sampah bergerobak di Ujung Menteng yang belum terkover BPJS Kesehatan. Padahal, mereka juga sama rentannya dengan para kru TPS. Daniel berjanji bakal mengkomunikasikan masalah ini ke pihak kelurahan.

"Kelurahan merasa petugas gerobak bukan warga mereka, karena kebanyakan kan orang dari luar daerah, banyaknya sih dari Karawang. Kita usahakan, setiap kita ketemu sama kelurahan, di rapat kecamatan, kita sampaikan ke masing-masing kelurahan supaya mengimbau petugas gerobaknya untuk punya jaminan kesehatan," lanjut Daniel.

Baca juga:

Dilema Bangun PLTS, Berkaca dari Jakabaring

Cara Unik Hotel di Bandung Olah Sampah Mandiri

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugrah membenarkan pekerja di sektor persampahan rentan terserang penyakit. Mestinya mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan agar mudah mengakses layanan kesehatan dengan biaya terjangkau.

Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk membantu mereka yang kesulitan mengakses BPJS Kesehatan.

"Apabila masih terdapat masyarakat yang belum terdaftar ke program JKN, kami akan mendorong kepada seluruh badan usaha, juga lembaga filantropi lainnya, untuk berkontribusi dengan program donasi JKN melalui dana CSR dan juga membantu mendaftarkan masyarakat yang kurang mampu menjadi peserta JKN," kata Rizzky.

Rizzky juga meminta pemerintah daerah aktif memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional. Ia menekankan besarnya manfaat BPJS Kesehatan agar warga bisa hidup lebih sehat dan sejahtera.

"Kami juga turut mengadvokasi ke pemerintah daerah untuk senantiasa untuk memasukkan masyarakat yang tergolong kurang mampu menjadi peserta dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah,"

"Program JKN memberikan manfaat yang banyak sekali terhadap pelayanan jaminan kesehatan, tentunya ini yang komprehensif, termasuk rawat jalan, rawat inap, obat-obatan, sehingga peserta dapat terhindar dari beban biaya kesehatan yang kian hari meninggi," pungkas Rizzky.

Penulis: Wydia Angga

Editor: Ninik Yuniati