Unibraw Malang Ingatkan Etika: Jangan Ciderai Demokrasi

Pernyataan sikap sebagai koreksi total demi terwujudnya penyelengaraan pemerintahaan yang bersih, bebas KKN, penegakan hukum, etika politik dan demokrasi.

KBR, Malang - Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur hari ini menyatakan sikap terkait etika demokrasi dan praktik penegakan hukum di Indonesia selama kontestasi Pemilu.

Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya, Malang, Sukir Maryanto mengatakan, pernyataan sikap dimaksudkan sebagai koreksi total demi terwujudnya penyelengaraan pemerintahaan yang bersih, bebas KKN, penegakan hukum, etika politik dan demokrasi.

“Sivitas akademika Universitas Brawijaya menyatakan, sikap menghimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak menciderai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis,” kata Sukir di depan Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Selasa (6/2/2024).

Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya, Malang, Sukir Maryanto juga mengimbau pemerintah, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan aparat penegak hukum untuk jangan menjadikan hukum sebagai instrumen politik. Akibatnya, hukum menjadi alpa dari nilai-nilai norma dan etika.

"Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai norma dan etika," lanjutnya.

Sukir melanjutkan, sivitas akademika Unibraw juga mengimbau pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa menjaga etika demokrasi dan netralitasnya di Pemilu 2024 ini. TNI, Polri, dan ASN diimbau pula supaya bersikap netral serta menjaga Pemilu berjalan damai dan aman.

Sivitas akademika Unibraw pun mendesak penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkomitmen melaksanakan Pemilu yang bermartabat, jujur dan adil.

"Mengimbau seluruh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Anggota Legislatif beretika dalam berpolitik, tidak menggunakan fasilitas negara dan melakukan politik uang," ujarnya lagi.

Baca juga:

- Petisi Bulaksumur Tuding Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menyimpang

- Perguruan Tinggi Serukan Etika, Mahfud Terima Laporan ada Intimidasi

Sedangkan kepada seluruh pimpinan partai politik, diimbau agar mengembalikan kemurnian dan kedaulatan demokrasi pada arahnya yakni untuk rakyat.

"Para tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia diimbau ikut menjaga ketentraman selama penyelenggaraan pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa," tuturnya.

Editor: Fadli