Pilkada Kediri, Bawaslu Waspadai Netralitas ASN

"Contoh ketidak netralan ASN, ada pengerusakan APK (alat peraga kampanye), ada potensi tindak pidana,"

KBR, Kediri- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengungkap sejumlah potensi kerawanan dalam Pilkada 2024. Salah satunya terkait netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), Senin (19/8/2024)

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, M Saifuddin Zuhri bilang jika pemetaan tersebut diambil berdasarkan pengalaman beberapa kali periode pemilu maupun pilkada sebelumnya. Dia mengungkap, selain netralitas ASN, beberapa jenis pelanggaran dimensi sosial politik secara umum kerap mewarnai periode-periode pelaksanaan pemilu sebelumnya.

"Pemetaan kami berdasarkan historis pelaksanaan pemilukada sebelumnya, ada dimensi sosial politik, ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, contoh ketidak netralan ASN, ada pengerusakan APK (alat peraga kampanye), ada potensi tindak pidana," kata Saifuddin.

Dengan histori ini, kata Saifuddin, maka pengawasannya akan menjadi prioritas dibanding dengan tahap lainnya.

"Kita petakan ada tiga, penyelenggaraan, sosial politik, dimensi penyelenggaraan. Satu lagi untuk partisipasi   kita masuk," terangnya.

Simulasi pengamanan Sispamkota pilkada serentak 2024 di Kediri, Jatim, Jumat (16/08/24). (Antara/Prasetia Fauzani)

Baca juga:

• KPU Kota Kediri Coret Ratusan Pemilih, Terindikasi Ganda
• Bawaslu Kediri Temukan Coklit Dilakukan Orang Lain, Bukan Pantarlih

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, M Saifuddin Zuhri  mengatakan mulai menyusun langkah, salah satunya mitigasi dan sosialisasi. Termasuk mewaspadai pada penetapan DPT (daftar pemilih tetap) dan potensi penggelembungan suara.

Saifuddin berharap, pelaksanaan Pilkada 2024 pada 27 November mendatang berjalan aman dan lancar.

"Itu yang kita petakan jadi titik kerawanan yang harus kita lebih prioritaskan untuk kewaspadaannya. Harapannya hal tersebut tidak terjadi di Pilkada makanya kita lakukan mitigasi," pungkasnya.