JK Sebut Banjir Bandang Sumbar karena Kerusakan Lingkungan

Ia mengimbau agar bencana di Sumatra Barat dijadikan pembelajaran untuk lebih menjaga dan melestarikan kekayaan alam.

KBR, Jakarta- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menilai salah satu faktor penyebab banjir bandang lahar dingin di Sumatra Barat adalah kerusakan lingkungan.

Karena itu, ia mengimbau agar bencana di Sumatra Barat dijadikan pembelajaran untuk lebih menjaga dan melestarikan kekayaan alam.

Di kesempatan itu, JK juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, serta turut berduka cita kepada seluruh para korban, baik yang meninggal, luka, maupun mengalami kerugian akibat bencana.

Ini disampaikan JK saat menyambangi Posko Utama Agama, Simpang Bukik, Kecamatan Canduang, Sumatra Barat, Selasa, 14 Mei 2024.

"Adapun panas luar biasa di banyak negara, kita juga seperti itu. Dan masalah-masalah lain itu disebabkan karena lingkungan yang rusak. Kita babat hutan, sehingga air yang sudah tertahan di gunung jatuh langsung. Jadi, bagi kita bencana seperti ini adalah peringatan, menjaga lingkungan, hutan, selokan dibersihkan supaya air tidak tertahan,” ujar JK, Selasa, (14/5/2024).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla bersama pemerintah setempat tengah mendata kebutuhan dasar yang diperlukan para korban banjir. Kata dia, PMI berkomitmen membantu para korban hingga tuntas.

"Yang kedua, memenuhi kebutuhan darurat. Seperti pengungsian, makanan, kebutuhan sehari-hari, air bersih, dan sebagainya. Setelah itu rehabilitasi bagi yang mengalami kerusakan rumah dan sebagainya. Sekarang itu fokus untuk memberikan bantuan langsung. Jadi PMI selalu siap berada diawal," ucapnya.

Sebelumnya banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sabtu malam, 11 Mei 2024. BNPB mencatat korban jiwa akibat bencana tersebut tercatat 50 orang, 27 hilang, 37 luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi.

Rincian korban meninggal, 2 orang di Kota Padang Panjang, 20 orang di Kabupaten Agam, 19 orang di Kabupaten Tanah Datar, satu orang di Kota Padang, dan 8 orang di Kabupaten Padang Pariaman.

Bencana Nasional?

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta pemerintah pusat segera menetapkan status bencana banjir bandang di Sumatra Barat menjadi bencana nasional. Sebab, kata Guspardi, bencana di Sumbar telah banyak menelan korban jiwa, dan akses-akses jalan yang penting terputus.

"Pada hari ini Padang terkepung, tidak bisa masuk akses masyarakat ke Kota Padang. Dan kemarin jalan Padang-Pekanbaru juga tertutup, akses-akses sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah pusat agar bencana yang terjadi di Sumatra Barat itu dijadikan bencana nasional," kata Guspardi saat menginterupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (14/5/2024).

Guspardi mengatakan, penanganan bencana di Sumbar harus segera diambil alih pemerintah pusat karena dampaknya sudah semakin luas. Ia juga meminta pimpinan DPR segera menyurati pemerintah pusat agar segera memperbaiki akses jalan terdampak bencana banjir di sana.

"Ada Padang-Malalak itu pun rawan, kemudian Sitinjau Laut kemarin pak gubernur juga melakukan kunjungan kerja ke sana ternyata juga terjadi bencana, dan ada beberapa orang meninggal akibat bencana itu longsor, beberapa orang masuk ke jurang. Oleh karena itu penanganan ini menurut hemat saya adalah sesuatu yang segera harus dilakukan oleh pemerintah pusat," imbuhnya.

Guspardi adalah anggota dewan kelahiran Kota Bukittinggi, Daerah Pemilihan II Sumatra Barat.

Baca juga:

• Galodo di Sumbar, DPR: Pemerintah Belum Alokasikan Anggaran Mitigasi Bencana

Editor: SinduS