Hujan Tak Menentu, Pemprov Jabar Minta 27 Daerah Waspada Bencana Alam

Berdasarkan data PVMBG, ada 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jawa Barat yang memiliki potensi gerakan tanah menengah–tinggi.

KBR, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta 27 kabupaten kota di daerah itu meningkatkan kewaspadaan soal bencana alam.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan menjelang akhir tahun 2023, hujan sudah mulai turun tidak menentu di beberapa wilayah.

Bey Machmudin mengatakan kejadian bencana alam yang kerap terjadi yakni tanah longsor dan banjir.

"Potensi bencana banjir dan longsor itu (sering) terjadi tapi kami minta kepada seluruh daerah untuk siap siaga. Kalau dari data ada di Sukabumi, Bogor untuk longsor, banjir ada di Pantura. Kami minta semua kabupaten dan kota untuk berhati-hati serta bersiap siaga," kata Bey Machmudin di Bandung, Kamis (9/11/2023).

Bey menjelaskan berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023 dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), ada 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jawa Barat yang memiliki potensi gerakan tanah menengah–tinggi.

Selain itu, prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncak musim hujan akan terjadi Januari-Maret 2024 mendatang.

"Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada. Yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana," kata Bey.

Baca juga:

• Tanggul Sungai Longsor, Sejumlah Rumah di Jombang Nyaris Roboh
• Longsor di Subussalam, Tiga Warga Hilang

Bey juga menekankan penyampaian informasi potensi bencana dari otoritas yang berwenang harus mudah dipahami publik.

Langkah lainnya dalam antisipasi terjadinya bencana alam, kata Bey adalah mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang setiap saat harus siap dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.

Bey mengingatkan pula mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh lintas lembaga ini harus didukung dengan adanya sejumlah jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

"Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan," sebut Bey.

Bey mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Otoritas di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menggelar rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor dengan berbagai pemegang kebijakan.

Pada Rabu (8/11/2023), pemerintah Jawa Barat juga menggelar apel siaga antisipasi bencana di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan relawan bencana.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdhan, seluruh instansi tersebut dibagi menjadi delapan klaster.

Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan), klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP), klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan.

Editor: Agus Luqman