Gerindra Akui Program Makan Bergizi Rentan Dikorupsi

Anggaran Program Makan Bergizi triliunan rupiah.

KBR, Jakarta- Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengakui Program Makan Bergizi Prabowo-Gibran rentan dicampuri koruptor.

Hal ini dikarenakan makan bergizi merupakan program dengan alokasi anggaran hingga triliunan rupiah. Untuk itu, ia mengajak semua pihak turut mengawasi jalannya Program Makan Bergizi.

"Tentu kita harapkan semua program berjalan mulus. Tentu kita harapkan dan doakan tidak ada korupsi. Tapi, kita harus realistis, kita ini manusia Indonesia, dan sudah lama orang Indonesia... Dan kalau tidak diawasi pasti setan-setan itu selalu menghantui kita. Setan-setan yang saya maksud adalah koruptor dan calon koruptor," ujar Hashim di acara Dialog Nasional 'Program Makanan Bergizi Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045' dan Peresmian Forum Masyarakat Indonesia Emas, di Gedung LPP RRI, Jakarta, Sabtu, (3/8/2024).

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengingatkan seluruh jajaran di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti bisa bahu-membahu menutup celah korupsi pada setiap program-program pemerintah.

Hashim mengeklaim, Program Makan Bergizi bertujuan mempersiapkan generasi emas Indonesia, serta mengatasi dan mencegah stunting yang dialami sebagian anak.

Program Makan Bergizi akan menyasar 82 juta jiwa. Terdiri dari 78 juta anak-anak usia sekolah, dan 4 juta ibu hamil.

71 Triliun di Tahun Awal

Sebelumnya, pemerintah mulai mengalokasikan Rp71 triliun untuk Program Makan Siang Bergizi andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Srimul) menyatakan besaran anggaran Progam Makan Bergizi mencapai Rp71 triliun pada Rancangan APBN 2025.

Kata Srimul, besaran anggaran tersebut telah disepakati untuk pelaksanaan di tahun pertama, dan dikonsultasikan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalamnya (postur anggaran). Nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025, yang akan disampaikan Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025, Senin, (24/6/2024).

Mengorbankan Belanja Lain dan Mengganggu Kinerja APBN

Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik (CELIOS) menilai anggaran Makan Bergizi cukup mahal, meskipun sudah lebih rendah dari proposal awal yang ditawarkan, yakni sekitar Rp100 triliun.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran itu berpotensi mengorbankan belanja lain dan bisa mengganggu kinerja APBN.

"Makan Siang Gratis apakah akan mengorbankan? Kalau tidak terjadi pelebaran defisit APBN, maka Makan Siang Gratis akan mengorbankan belanja-belanja rutin. Berarti ada belanja yang akan dipangkas. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan karena anggarannya sangat besar," ujar Bhima kepada KBR, Senin, (24/6/2024).

"Yang perlu diperhatikan dari anggaran sebesar ini adalah apakah APBN yang cukup begitu, apakah penerimaan pajak cukup meng-cover itu, atau harus dibiayai dengan penambahan utang baru. Dan ini juga menjadi salah satu teka-teki," imbuhnya.

Baca juga:

• Anggaran Makan Bergizi 23 Kali Lebih Besar dari Pagu Indikatif Kementerian PPPA