Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Gencarkan E-Sertifikat

"Kita tetap berkomitmen 2024 adalah, tetap menggebuk mafia tanah."

KBR, Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim terus tegas menindak mafia tanah di 2024 melalui digitalisasi. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan terus memprioritaskan pelaksanaan sertifikat tanah elektronik atau buku tanah elektronik. 

Kata dia, penerbitan sertifikat elektronik ini telah diterapkan di 13 kabupaten/kota se-Indonesia.

"Kita tetap berkomitmen 2024 adalah, tetap menggebuk mafia tanah. Caranya bagaimana? Tidak usah pakai fisik, pakai teknologi,dengan IT. Kemarin saya perintahkan  apa yang bapak presiden perintahkan  ke saya, untuk menyelesaikan sertifikat dari SK biru menjadi  sertifikat, agar  diselesaikan dalam satu bulan. Ternyata tidak sampai 1 bulan. Berkah buat kita untuk menggebuk mafia tanah (melalui e-sertifikat), karena kalau sudah sertifikat elektronik, tidak ada lagi titipan," ujar Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat menyampaikan capaian kerja 2023 dan proker strategis 2024, Jakarta, Kamis (11/01/24).  

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan yakin hal itu dapat memperkecil peluang sengketa dan konflik pertanahan.

Selain itu, dengan terwujudnya Kota/Kabupaten dengan e-sertifikat, maka mempersempit ruang gerak mafia tanah, sehingga dapat mencegah modus pemalsuan dokumen untuk pendaftaran tanah belum bersertifikat.

Hadi  menyebut pemberantasan mafia tanah dan digitalisasi sertifikat merupakan mandat Presiden Joko Widodo.

Baca juga:

• Jokowi Upayakan Urusan Sertifikat Tanah Kelar Tahun Depan
• Ketika Reforma Agraria Terus Dibelit Konflik Lahan

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto melaporkan capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN 2023 sebesar 97,35 persen. Realisasi ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, 93,61 persen.

Ia mengatakan capaian baik ini harus terus dilanjutkan di 2024, salah satunya dengan membersihkan urusan mafia tanah.

"Tahun 2024 kita lebih spartan lagi, supaya kita nantinya kita setelah RPJMN ini berakhir, kita tidak punya hutang," kata Hadi.

Editor: Rony Sitanggang