NASIONAL

WFH Saat KTT ke-43 ASEAN Mampu Kurangi Polusi dan Kemacetan?

"Dari hasil diskusi tadi, pak Dirlantas bisik-bisik dampaknya adalah lalu lintas 4 persen berkurang, lumayan,"

AUTHOR / Ardhi Ridwansyah

polusi udara
Suasana Masjid Istiqlal tertutup kabut polusi udara, Jakarta, Selasa, (25/7/2023) (FOTO: Antara/Akbar Nugroho)

KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau perusahaan swasta mendukung perbaikan kualitas udara dengan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, kerja dari rumah juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

Heru menyebut upaya menekan tingkat polusi udara dan kemacetan itu demi kelancaran dan kenyamanan saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-43 ASEAN pada 5 sampai 7 September mendatang.

"Teman-teman media tolong mengimbau, pihak swasta yang bisa work from home (kerja dari rumah), tanpa mengganggu ekonomi dan aktivitas bisnisnya, ya silakan. Dari hasil diskusi tadi, pak Dirlantas bisik-bisik dampaknya adalah lalu lintas 4 persen berkurang, lumayan," ucap Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/5/2023).

Baca juga:

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana mengundang asosiasi perusahaan swasta untuk membicarakan lebih jauh terkait rencana tersebut.

“Itu dilakukan supaya Polda Metro, Dinas Perhubungan, dan Kodam TNI-Polri, lebih mudah lagi mengatur dan tentunya masyarakat nyaman. Kalau nyaman tuh ya sudah kerja work from home saja tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing,” jelas Budi.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah lebih dahulu memberlakukan kerja dari rumah bagi sebagian Aparatur Sipil Negara, selama sebulan, sejak 21 Agustus lalu.

Begitu juga kegiatan pendidikan diimbau untuk digelar secara daring. Sementara untuk aparatur sipil negara, skema kerja dari rumah berubah jadi paling banyak 75 persen. Hanya ada 25 persen staf yang bekerja dari kantor.

Kerja dari rumah tak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit umum daerah (RSUD), Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan hingga layanan tingkat kelurahan.

Kebijakan tersebut akan diatur melalui instruksi gubernur. KTT ASEAN akan diikuti para kepala negara dan kepala pemerintahan di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia juga mengundang Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk hadir di acara itu sebagai tamu kehormatan.

Baca juga:

Editor: Muthia Kusuma

    Komentar

    KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!