Target Stunting Terancam Gagal, Efektivitas Anggaran Dipersoalkan

Anggarannya juga sangat besar bahkan anggaran terbesar ada di Kementerian Sosial ya.

KBR, Jakarta- Sebagian kalangan parlemen menyoroti lambatnya penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI, Netty Prasetiyani mempertanyakan efektivitas program pemerintah dalam mengatasi masalah gizi kronis pada anak ini.

"Selama ini program penurunan stunting ini tersebar ke 17 kementerian dan lembaga ya. Anggarannya juga sangat besar bahkan anggaran terbesar ada di Kementerian Sosial ya. Kalau nggak salah lebih dari Rp20 triliun untuk perlindungan sosial bagi keluarga-keluarga tidak mampu, keluarga-keluarga berisiko stunting. Nah kita akan lakukan evaluasi sejauh mana efektivitas anggaran yang sudah dititipkan ke kementerian dan lembaga ini untuk menurunkan stunting. Masalahnya di mana gitu?" ujar Netty dalam siaran pers, Kamis, (19/9/2024).

Baca juga:

• 52 Ribu Anak di NTB Alami Stunting, Dinkes: Pola Asuh Keliru
• Kondisi Keluarga di Indonesia Dikhawatirkan Hambat Penanganan Stunting

Politikus PKS, Netty Prasetiyani menekankan pentingnya evaluasi terhadap koordinasi antar-kementerian dan lembaga serta penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Ia juga menyarankan agar intervensi program stunting lebih fokus pada akar masalahnya.

Netty mengatakan, jika masalahnya adalah kesalahan dalam pola pengasuhan gizi, ia meminta agar ada intervensi pada pasangan-pasangan orang tua dan keluarga. Sedangkan, jika masalahnya adalah asupan gizi atau makanan yang bersifat program, ia mendorong agar Kementerian Kesehatan memasukkan pangan diet khusus (PDK) dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK).

Pernyataan Netty ini muncul setelah pemerintah mengklaim keberhasilan menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3% dalam Rakornas stunting beberapa waktu lalu. Prevalensi stunting turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Artinya, dalam lima tahun prevalensi stunting turun rata-rata 1,85% per tahunnya.

Padahal, pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting mencapai 14% pada akhir 2024. Dengan demikian, untuk mencapai target 14% pada akhir 2024, maka dibutuhkan penurunan hingga 7,5% di sisa waktu yang ada.