Sumarsih: Pemilu Hanya Lahirkan Penguasa Negara, Bukan Negarawan

Sumarsih membacakan surat terbuka berjudul "Hentikan Pengkhianatan terhadap Demokrasi dan Agenda Reformasi".

KBR, Jakarta - Keluarga korban pelanggaran HAM berat menilai, dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu seringkali hanya melahirkan para pejabat negara yang kualitas kenegarawanannya rendah.

Penilaian ini disampaikan Maria Sumarsih, inisiator "Aksi Kamisan" sekaligus orangtua mendiang Wawan yakni korban tewas Tragedi Semanggi I di depan Istana Negara, Jakarta (15/2/2024).

Di Aksi Kamisan edisi ke-805 itu, Sumarsih membacakan surat terbuka berjudul "Hentikan Pengkhianatan terhadap Demokrasi dan Agenda Reformasi".

"Kita tidak ada dukung-mendukung capres cawapres atau caleg, karena kita sudah tahu semua karena pengalaman setiap lima tahun kami selalu dibohongi janji-janji manis. Kita tidak pernah ada yang dipenuhi dan yang menyedihkan lagi dari Pemilu ke Pemilu menghasilkan pejabat atau penguasa negara yang kualitas ke negara mananya sangat rendah," kata Sumarsih pada Aksi Kamisan di kanal Youtube Jakartanicus.

Inisiator Aksi Kamisan, Maria Sumarsih juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap pengingkaran janji dari para pemimpin negara, khususnya terkait penanganan kasus HAM berat masa lalu.

Sumarsih mengatakan pihaknya mengecam praktik-praktik kotor dan kecurangan yang menyelimuti Pemilu 2024.

Menurutnya lagi, kemenangan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diawali dari banyak menuai masalah moral dan etika, saat awal pencalonan. Ironisnya, masalah itu dibiarkan dan pencalonan pasangan ini ditetapkan.

"Yang membuktikan upaya rezim untuk melemahkan demokrasi. Melalui manipulasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, hingga pembungkaman kritik. Apa yang disebut sebagai pesta demokrasi kenyataannya adalah permainan catur para elit politik untuk memuluskan jalan melanggengkan kekuasaan, melalui cara-cara yang mengolok-olok akal sehat dan nurani rakyat," kesal Sumarsih.

Selain itu, ia juga sangat menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang sempat menyampaikan bunyi pasal secara parsial terkait diperbolehkannya Presiden untuk berkampanye.

"Belum lagi, alat dan sumber daya negara yang didanai oleh uang rakyat namun dikerahkan untuk memenangkan salah satu paslon saja," ujarnya

Baca juga:

- 17 Tahun Aksi Kamisan dan Harapan Keluarga Korban Pelanggaran HAM

- Catatan Akhir 2023, Kontras-Imparsial: Demokrasi di Era Jokowi Turun Drastis, Abaikan HAM

Pada kesempatan yang sama, Sumarsih juga menjelaskan bahwa aksi Kamisan adalah cara bagi mereka untuk bertahan, berjuang membongkar fakta kebenaran, mencari keadilan, hingga melawan impunitas.

Editor: Fadli