Sektor Pertanian Rezim Jokowi, Tak Peduli Ketahanan Pangan

Lembaga Kajian Ekonomi INDEF memaparkan, kontribusi tanaman pangan terhadap Produk Domestik Bruto PDB semakin menyusut selama 10 tahun rezim Presiden Joko Widodo.

KBR, Jakarta- Anggota Komisi bidang Pertanian (IV) DPR Johan Rosihan mengatakan sepuluh tahun rezim Presiden Jokowi sama sekali tak peduli ketahanan pangan. Menurutnya, di masa rezim Jokowi, yang ada hanya era ketersediaan pangan, bukan kedaulatan makanan.

"Memang pemerintahan Jokowi ini sangat naif, rasanya kalau kita sebutnya itu peduli terhadap pangan, tetapi pemerintah Jokowi ini sangat tidak peduli tentang ketahanan pangan dari sisi sumber produksi. Artinya tidak memberikan perhatian terhadap petani kita. Adapun rezimnya Jokowi ini adalah lebih pada rezim ketersediaan, bukan pada kedaulatan, apalagi kemandirian, itu adalah sesuatu yang berbeda antara ketersediaan pangan dengan kedaulatan pangan," kata Johan kepada KBR, Rabu, (28/8/2024).

Anggota Komisi bidang Pertanian DPR Johan Rosihan menambahkan, ketidakpedulian terhadap ketahanan pangan bisa dilihat dari sisi anggaran. Meski anggaran ketahanan pangan meningkat, tapi anggaran untuk Kementerian Pertanian justru menurun setiap tahun.

Begitu juga dari sisi regulasi, petani tidak pernah mendapatkan kepastian harga komoditas dan kemantapan subsidi produk-produk pertanian. Dari sisi tata kelola, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta Satgas Pangan juga buruk.

Kontribusi Tanaman Pangan Era Jokowi

Sebelumnya, Lembaga Kajian Ekonomi INDEF memaparkan, kontribusi tanaman pangan terhadap Produk Domestik Bruto PDB semakin menyusut selama 10 tahun rezim Presiden Joko Widodo.

Menurut Ekonom INDEF Abra Talattov, kontribusi produk pangan menurun drastis.

"Sektor tanaman pangan ini kan sebagai sektor yang justru menjadi andalan di sektor pertanian. Karena di sektor tanaman pangan inilah yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia untuk memenuhi kecukupan pangannya. Nah, ternyata kontribusi dari subsektor tanaman pangan ini terus merosot dari 3,25 persen di tahun 2014 menjadi 2,26 persen di tahun 2023 lalu." ujar Abra, Selasa, (27/8/2024).

Ekonom INDEF Abra Talattov menambahkan, selama 10 tahun rezim Presiden Jokowi, pangsa tanaman hortikultura juga turun. Angkanya, dari 1,52 persen di 2014 menjadi 1,37 persen pada 2023.

Menurutnya, kondisi tersebut mengganggu stabilitas ketahanan pangan di tanah air. Ini pula yang membuat pemerintah gemar mengimpor sejumlah komoditas pangan, terutama beras.

Dalih Kementan

Sementara itu, merespons hasil kajian INDEF, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui, memang ada penurunan produksi hasil pertanian sejak pemerintahan periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Luas tanam yang kian menyusut ditengarai menjadi salah satu faktor penurunan produksi hasil pertanian.

"Penurunan luas tanam ini tentunya sangat mempengaruhi luas panen padi, yang berdampak pada penurunan produksi yang dihasilkan." kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin, (28/8/2024).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas lahan padi di masa tanam Oktober tahun lalu sampai Juni tahun ini, tersisa kurang dari 9 juta hektare. Kondisi ini menurun 4 juta hektare atau 32 persen jika dibandingkan rata-rata pada periode sama 2015 hingga 2019, yaitu lebih dari 12 juta hektare.

Ketananan Pangan

Mengutip kajianpustaka.com, ketahanan pangan ialah situasi di mana semua orang di segala waktu menerima akses secara ekonomi, sosial, dan fisik untuk mendapatkan pangan bagi semua anggota rumah tangga. Namun, itu semua disertai catatan, yakni dengan kondisi cukup, baik secara gizi, ragam, mutu, jumlah, serta tidak bertentangan dengan budaya, keyakinan, dan agama.

Ketersediaan pangan bisa diwujudkan lewat proses penganekaragaman, dan kedaulatan pangan. Konsep ketahanan pangan ini mulai berkembang pada 1943, ketika konferensi pangan dan pertanian. Bagi suatu bangsa, ketahanan pangan adalah kemampuan negara menjamin seluruh rakyatnya untuk memperoleh pangan yang aman, cukup, dan dengan mutu layak.

Ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi untuk suatu negara agar bisa disebut memiliki ketahanan pangan. Yaitu, ketersediaan, kemudahan dan kemampuan akses, penyerapan dalam arti kebutuhan seseorang untuk hidup sehat, dan status gizi.

Baca juga:

• Benarkah Petani Diuntungkan dengan Kenaikan HET Beras?