Realisasi DMO MinyaKita Terjaga di Atas 35 Persen Sepanjang 2023

Pada awal 2022, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah.

KBR, Jakarta- Minyak goreng telah terdistribusi sebanyak 3,29 juta ton sepanjang 2023 melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bambang Wisnubroto memastikan tidak ada kendala ketersediaan terkait minyak goreng baik curah maupun kemasan. Kata dia, realisasi DMO MinyaKita sepanjang 2023 terjaga di atas 35 persen.

"Namun. kalau kita lihat di akhir tahun ini proporsi dari MinyaKita ini paling tinggi atau tertinggi kedua yaitu di angka 42,27%. Artinya secara ketersediaan MinyaKita yang saat ini banyak dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga sangat tersedia di seluruh wilayah NKRI," kata Bambang dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Rabu, (3/1/2024).

Bambang memerinci, penyaluran minyak goreng sepanjang 2023 terdiri dari 2,11 juta ton dalam bentuk minyak goreng curah, dan 1,18 juta ton dalam bentuk MinyaKita, atau sebesar 36 persen. Ia menyebut, rata-rata penyaluran bulanan mencapai 260 ribu (268.747) ton per bulan.

Kelangkaan Minyak Goreng

Pada awal 2022, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah. Menurut Peneliti Lembaga Kajian Ekonomi Indef Rusli Abdullah, kelangkaan turut disebabkan oleh pergeseran alokasi CPO di dalam negeri.

Hal itu, menyebabkan alokasi CPO untuk industri pangan seperti minyak goreng turun, sementara alokasi CPO untuk industri nonpangan dan biodiesel meningkat. Ia meminta pemerintah berdialog dengan pengusaha untuk mencari tahu masalah di lapangan.

"Mendorong pengusaha untuk mengalokasikan CPO-nya ke pabrik minyak goreng. Kedua kita lihat data antara minyak goreng curah dan kemasan. Minyak goreng curah itu 61 persen share pasarnya, sisanya kemasan. Masalahnya selama ini pemerintah subsidinya di kemasan. Harusnya subsidinya ke migor, " kata dia kepada KBR, Rabu, (22/2/22).

Rusli mendesak pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk penyaluran subsidi minyak goreng curah. Selain itu dirinya juga meminta pemerintah memastikan pengawasan dalam penyaluran minyak goreng agar tak terjadi penyelewengan.

Selain itu, ia juga mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan kartel serta masalah lain terkait distribusi minyak goreng. Kata dia, jika harga minyak goreng masih terus mahal dan masih langka maka akan sangat berbahaya.

Baca juga:

• Kemendag Klaim Harga Minyak Goreng Stabil Bulan Ini

Editor: Sindu