NASIONAL
Presiden Perintahkan Penjabat Daerah Stabilkan Harga Pangan
"Kendalikan inflasi, jaga stabilitas harga barang-barang pokok utamanya, pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan,"
AUTHOR / Astri Septiani
KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan penjabat kepala daerah mengendalikan inflasi dan menurunkan harga bahan pangan yang naik. Hal tersebut ia sampaikan saat acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Penjabat Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2023.
Jokowi menyebut ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti oleh penjabat kepala daerah.
"Yang pertama kendalikan inflasi, jaga stabilitas harga barang-barang pokok utamanya, pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah lakukan intervensi seperti saya sampaikan subsidi angkutan bisa dilakukan. Yang kedua urusan dampak super El Nino bagi penurunan produksi komoditas utamanya bahan pokok di daerah Bapak Ibu semuanya. Betul-betul harus dilihat," kata dia di Istana Merdeka Senin (30/10/23).
Jokowi juga mendorong penjabat melakukan intervensi dengan mencari bahan pokok yang kurang dan menyebabkan kenaikan harga di daerahnya. Ia juga meminta penjabat memanfaatkan anggaran tak terduga untuk mengendalikan inflasi serta menurunkan harga bahan pokok.
"Karena sebetulnya anggaran tak terduga itu bisa dipakai untuk mengatasi inflasi, betul bu Menkeu? Boleh? Pak Mendagri? Boleh? Payung hukumnya ada? Payung hukumnya sudah ada. Artinya saya menanyakan bahwa itu sudah ada payung hukumnya, jangan ragu-ragu apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga itu naik segera gerojok pasokannya. Kadang-kadang ini hanya supply dan demand, demandnya tetap, supplynya nggak ada. Carikan dong langsung ke pokoknya, ke tempat produksinya. Bawang merah misalnya kok di Kabupaten ku kok naik. Ya cari langsung ke Brebes misalnya. Beras naik, ya cari srok ke kabupaten yang surplus, sehingga beras menjadi terkendali dengan menggunakan anggaran tak terduga," kata dia.
Presiden mengatakan biaya transportasi tersebut bisa ditanggung pemda. Tujuannya agar harganya sama dengan harga produksi.
Baca juga:
- Harga Beras di Tingkat Konsumen Naik 27 Persen di Atas HET
- Dituntut 15 Tahun Penjara, Plate Siapkan Pleidoi
Jokowi juga memerintahkan pemerintah pusat dan penjabat memberikan bantuan sosial untuk membantu masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi. Ia menilai jika upaya pemberian bantuan sosial dilakukan di pusat dan daerah, maka masyarakat akan sangat terbantu.
"Kondisi seperti ini harga beras naik, bapak ibu semuanya keluarkan yang namanya bantuan sosial, pasar murah seperti sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan bantuan 10 kilogram beras per bulan sudah di April, Mei, Juni tambah lagi September, Oktober, November dan kita putuskan lagi tambah Desember sampai Desember 10 kilo. Pemerintah pusat memberikan itu. Pemerintah provinsi memberikan mampunya berapa? 5 kilogram misalnya, pemerintah kabupaten kota memberikan 5 kilo. Rampung kalau bareng-bareng seperti itu. Rakyat itu adem," tambahnya.Lebih lanjut pada acara tersebut Jokowi juga menyampaikan bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Akibat kekeringan, ia mengakui pemerintah Indonesia juga kesulitan untuk mengimpor bahan pokok seperti beras, karena negara-negara pengimpor juga membatasi impor dan memilih mengamankan stok dalam negeri mereka.
Editor: Rony Sitanggang
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!