Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, PAN Jamin Jokowi Jaga Iklim Demokrasi

"Masyarakat tidak perlu khawatir, cemas, was-was terhadap sikap Presiden Jokowi."

KBR, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. PAN merupakan salah satu partai koalisi pemerintahan Jokowi.

Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Jubir TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan aturan presiden boleh berkampanye dijamin dalam Undang-Undang Pemilu.

"Presiden dan menteri dibolehkan jika ikut kampanye tidak ada undang-undang yang dilanggar. Karena hal itu dijamin di Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jika presiden ikut kampanye, maka hal itu sudah jelas siapa pasangan calon yang akan didukung. Meskipun Presiden Jokowi tidak ikut berkampanye, seluruh rakyat Indonesia saya rasa juga mengetahui dengan benar siapa pasangan calon yang akan didukung oleh Pak Presiden Jokowi,"

Meski setuju, Viva Yoga meminta Jokowi mematuhi aturan yang ada di undang-undang saat berkampanye. Kata dia, Jokowi harus cuti guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

Viva mengajak masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab dia yakin Jokowi akan tetap menjaga iklim demokrasi yang sejuk.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, cemas, was-was terhadap sikap Presiden Jokowi. Pak Jokowi akan tetap menjaga iklim demokrasi menjadi lebih berkualitas, pemilu dapat berjalan aman, nyaman, damai, dan menggembirakan," kata Viva kepada KBR, Rabu (24/1/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Namun saat berkampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai acara serah terima pesawat Hercules dan Panther di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam acara itu, hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, presiden itu boleh lho memihak, tapi yang terpenting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh lah. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik," ucap Jokowi, Rabu (24/1/2024).

Baca juga:

• Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
• Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye, PKS: Harus Cuti dan Transparan

Editor: Wahyu S.