Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye, PKS: Harus Cuti dan Transparan

Dia mengingatkan agar presiden transparan untuk memastikan tak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan kampanye.

KBR, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan presiden maupun menteri boleh memihak serta berkampanye dalam pemilu.

Mardani membenarkan presiden boleh berkampanye, asalkan cuti. Meski begitu, dia mengingatkan agar presiden transparan untuk memastikan tak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan kampanye.

"Presiden memang boleh kampanye, menteri juga boleh. Tapi harus cuti dan transparan. Tapi kayaknya ada yang ngebet satu putaran," kata Mardani melalui video yang diterima KBR, Rabu (24/1/2024).

Mardani mengajak publik mengawal Pemilu 2024 agar berjalan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Namun saat berkampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai acara serah terima pesawat Hercules dan Panther di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam acara itu, hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, presiden itu boleh lho memihak, tapi yang terpenting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh lah. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik," ucap Jokowi, Rabu (24/1/2024).

Baca juga:

• Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
• Istana Bantah Cawe-cawe Jokowi untuk Pengaruhi Hasil Pemilu

Aturan presiden boleh berkampanye dimuat dalam Pasal 281 Undang-Undang Pemilu. Syaratnya, tidak menggunakan fasilitas negara dan harus cuti di luar tanggungan negara.

Editor: Wahyu S.