Presiden Bilang Pelantikan Wamen Bukan Bagi-Bagi Jabatan

Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri pada sisa masa jabatan periode 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim pelantikan tiga wakil menteri (wamen) bukanlah bagi-bagi jabatan, meski dilakukan di pengujung masa jabatannya. Jokowi berdalih, pelantikan tiga wamen tersebut untuk melancarkan proses transisi ke pemerintahan berikutnya.

"Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Itu saja. (Bagi-bagi jabatan, Pak?) Enggak, enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikutnya. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto," kata Jokowi dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, (20/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri pada sisa masa jabatan periode 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Tiga wakil menteri yang dilantik presiden adalah Thomas A.M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Thomas adalah keponakan dari Prabowo Subianto yang juga menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Kemudian Yuliot Tanjung yang diangkat menjadi wakil menteri investasi/BKPM. Yuliot merupakan eks Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM.

Dan Sudaryono yang dilantik menjadi wakil menteri pertanian, menggantikan Harvick Hasnul Qolbi. Sudaryono merupakan politisi dari Partai Gerindra.

Kritik dari PKS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tidak ada urgensi wajar dari pelantikan tiga wakil menteri baru di pengujung masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, meskipun presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat wakil menteri. Namun kata dia, hak itu tetap harus dibatasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan transparansi.

"3 bulan sebelum berakhir, dan tanpa penjelasan yang gampang nampaknya wajar kalau masyarakat bertanya. Ada apa dengan penunjukan wamenkeu, wakil menteri pertanian dan satu wakil menteri investasi. Urgensinya menurut saya tidak terlalu kuat, kecuali ingin menyiapkan masa transisi. Tetapi masa transisi tidak harus menjadi sebagian dari wamenkeu atau bagian dari pemerintahan. Tapi, ikut serta dalam struktur proses berkoordinasi dan berkolaborasi itu sudah cukup," ujar Mardani kepada KBR, Jumat, (19/7/2024).

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, keputusan ini juga akan menambah beban anggaran. Kata dia, seharusnya pemerintah perlu menimbang antara manfaat dan kerugian. Ia tidak ingin, terjadi pemborosan anggaran, namun manfaatnya tidak dirasakan langsung masyarakat.

"Perlu mempertimbangkan anggaran yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan. Karena bagaimanapun keuangan negara sedang dalam keadaan yang tidak lapang," kata Mardani.

Di sisi lain, Mardani mempertanyakan efektivitas Tim Gugus Tugas Sinkronisasi atau tim transisi ke pemerintah Prabowo-Gibran, sampai mesti harus menjabat sebagai wakil menteri.

Baca juga:

• 2 Kader Gerindra Dilantik jadi Wakil Menteri, Masa Jabatan Hanya 95 Hari