Polemik Naiknya Anggaran Kemenhan Mendadak Jelang Pemilu

Kementerian Pertahanan mendapat sorotan karena tiba-tiba anggaran untuk tahun depan bertambah puluhan triliun. Anggaran Kemenhan 2024 naik sekitar 61 triliun, menjadi total lebih dari 384 triliun.

KBR, Jakarta - Kementerian Pertahanan mendapat sorotan karena tiba-tiba anggaran untuk tahun depan bertambah puluhan triliun. Anggaran Kemenhan 2024 naik sekitar 61 triliun, menjadi total lebih dari 384 triliun.

Kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan itu telah disetujui Presiden Joko Widodo dalam rapat internal dengan beberapa menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, akhir November lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan anggaran untuk belanja alat utama sistem senjata atau alutsista itu berasal dari pinjaman luar negeri.

“Untuk tahun 2020-2024, waktu itu telah disetujui oleh Bapak Presiden, USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Kemarin karena adanya berbagai perubahan maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi USD 25 miliar, jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengklaim naiknya anggaran pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri itu sebagai upaya untuk mempersiapkan negara guna menghadapi tantangan ke depan dan agar Indonesia tidak ditindas pihak lain.

Prabowo mengatakan meski saat ini Indonesia tidak terlibat konflik dengan pihak manapun, tetap harus mempersiapkan alutsista yang mumpuni. Sedangkan pembelian senjata membutuhkan waktu hingga 3-5 tahun.

“Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa, kita lihat negara yang pertahannya tidak siap akan diganggu, akan ditekan, akan ditindas, akan di-blackmail dan sebagainya ini hukum alam ya. Jadi saya kira cukup jelas dan juga alat pertahanan ini enggak bisa kayak ke supermarket beli langsung, ini prosesnya tiga, empat, lima tahun,” ujar Prabowo di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jumat (1/12/2023).

Baca juga:

• Kenaikan Anggaran di Kementerian Pertahanan Dinilai Tak Wajar
• Anggota DPR Pertanyakan Anggaran Kemenhan Bertambah 61 Triliun Jelang Pemilu

Namun penambahan anggaran lebih dari 61 triliun itu mendapat sorotan dari DPR.

Perwakilan Fraksi PKS di DPR Mardani Ali Sera mengatakan kenaikan anggaran Kemenhan itu mencurigakan karena dilakukan secara mendadak menjelang pemilu. Apalagi, pada pemilu nanti Prabowo menjadi calon presiden dan berpasangan dengan Gibran Rakabuming, anak Presiden Jokowi.

“Kenaikannya drastis, USD 5 miliar, waktunya mendadak cuman dua bulan setengah menjelang pemilu, wajar kalau ada pertanyaan, adakah semendesak itu? Adakah sedarurat itu? Adakah seberbahaya itu Indonesia? Padahal angkanya hampir Rp61 triliun mestinya ini dibahas panjang kali lebar dan dengan penuh kesaksamaan,” ucap Mardani kepada KBR, Senin (4/12/2023).

Mardani mengatakan kegiatan pengadaan alat utama sistem pertahanan tidak bisa dilakukan mendadak, melainkan harus direncanakan matang. Begitu juga dengan penganggarannya.

“Mendesak semua pihak untuk mengawasi karena alutsista sebetulnya tidak bisa dibangun dalam semalam dia perlu perencanaan yang matang dan kita wajib menggunakan kekuatan dan kemampuan dalam negeri yang itu tidak instan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan belum bisa memastikan apakah akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membicarakan kenaikan anggaran tersebut. Kepada KBR, Abdul Kharis mengatakan saat ini DPR sudah masuk masa reses dan baru akan kembali bersidang pada pertengahan Januari mendatang.

Sorotan juga datang dari berbagai LSM yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Perwakilan koalisi dari LSM Imparsial Gufron Mabruri mengatakan kenaikan anggaran itu janggal.

“Kita hari ini sedang ada ditahun politik, jadi saya khawatir kenaikan tersebut bukannya untuk memperkuat pertahanan kita. Tetapi digunakan sebagai alat konsolidasi dukungan militer dalam konteks politik elektoral. Karena menteri pertahanan menjadi salah satu kandidat presiden dalam Pemilu yang akan datang," ujar Direktur LSM Imparsial Gufron Mabruri kepada KBR, Minggu (3/12/2023).

Perwakilan koalisi dari LSM Imparsial Gufron Mabruri menambahkan, kecurigaan publik menguat lantaran kenaikan disepakati usai pertemuan antara Prabowo dengan Presiden Jokowi pada akhir bulan lalu. Ia meminta pemerintah kaji ulang kenaikan anggaran itu.

Apalagi, menurutnya, kenaikan anggaran pertahanan negara itu dilakukan di tengah berbagai persoalan ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, masalah stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi.

Editor: Agus Luqman