PKS Minta Sirekap Dievaluasi, Jika Perlu Dihentikan

PKS mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengevaluasi penghitungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

KBR, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengevaluasi penghitungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan jika perlu perhitungan suara di Sirekap dihentikan karena banyak masalah.

"Perlu di cermati betul-betul Sirekap ini. Kalau perlu di hentikan, dan fokus kepada perhitungan manual sesuai Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Cara perbaikannya susah, jadi harus di hentikan. Kecuali pada sebelumnya ada simulasi," ujar Mardani kepada KBR, Minggu (18/2/2024).

Mardani Ali Sera mengatakan sejak awal menolak perhitungan Sirekap karena berpotensi masalah yang akhirnya terjadi sekarang.

Ia juga mencatat adanya temuan data yang tidak sinkron antara formulir C1 hasil dan Sirekap di Pemilu 2024.

Kesalahan ini, kata Mardani, sangat memungkinkan menyebabkan kepercayaan publik menurun kepada penyelenggara pemilu.

Ia menyayangkan persiapan Sirekap yang tidak optimal, sehingga kini timbul masalah.

Baca juga:

• Timnas Amin Siapkan Gugatan Hasil Pilpres
• Ganjar: Suara PDIP Tinggi, Anomali dengan Suara Saya

Tidak sinkron

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan Fraksinya menerima banyak masukan masyarakat perihal data hitung nyata (real count) yang ditampilkan dalam laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ yang dinilai tidak akurat dan kacau.

"Data perolehan suara partai-partai tidak mencerminkan realitas persentase suara masuk. Pun jika dijumlahkan perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut," kata Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang di terima KBR, Minggu (18/2/2024).

Jazuli beranggapan KPU perlu melakukan evaluasi atas perbaikan data dan memberikan penjelasan kepada publik guna menghindari kegaduhan di masyarakat.

"Jika KPU tidak segera memperbaiki akurasi dan validitas data-data yang ditampilkan, lebih baik real countnya ditutup saja, sehingga tidak menimbulkan keraguan kualitas dan integritas hasil pemilu," kata Jazuli.

Editor: Agus Luqman