Jokowi mengatakan saat ini penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada.
Penulis: Heru Haetami
Editor:
KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaiki regulasi terkait pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebab, menurut Jokowi, saat ini penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada.
"Kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen. Di China itu 65 persen, gede banget, di Jepang 65 persen, di India 50 persen. Saya kira menteri BUMN mungkin juga nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki," kata Jokowi saat membuka UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Jokowi mengatakan, tidak semua UMKM memiliki aset agunan, kolateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat.
"Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana, dilihat juga dong prospeknya. Enggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit,” tutur Jokowi.
Baca juga:
- Investasi Luar Jawa 52 Persen, Jokowi: Harus Lebih Gede Lagi
- Rakornas Investasi 2023, Jokowi: Sulit Naikkan Konsumsi Masyarakat
Jokowi menyebut para pelaku dan mitra UMKM telah menjadi penopang ekonomi nasional lantaran turut menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Kita tahu PDB ekonomi kita 61 persen didukung oleh UMKM, usaha-usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dan 97 persen yang berkaitan dengan tenaga kerja, itu juga penyerapannya oleh usaha-usaha UMKM. Ini yang penting,” pungkasnya.
Editor: Resky Novianto
